Sekda Grobogan Tinjau Rehabilitasi Masjid Jabalul Khoir: Wujud Komitmen Akses Ibadah yang Inklusif
Mewujudkan ruang ibadah yang nyaman bagi semua orang bukan hanya soal memperbaiki bangunan, tetapi tentang menghadirkan nilai dasar pelayanan publik: akses yang setara, aman, dan manusiawi. Prinsip inilah yang menjadi perhatian Sekda Anang Armunanto saat meninjau rehabilitasi Masjid Jabalul Khoir pada Rabu (19/11/2025). Proyek yang dibiayai APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini berjalan sejak 29 Agustus dan ditargetkan selesai pada 26 Desember 2025. Dalam peninjauan tersebut, Sekda tidak hanya memastikan perkembangan fisik, tetapi juga melihat bagaimana ruang ibadah dapat semakin ramah bagi seluruh kalangan, terutama penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah keberadaan jalur landai (ramp) untuk mendukung mobilitas jamaah. Sekda menekankan bahwa fasilitas inklusif tidak cukup hanya memenuhi spesifikasi teknis. Penempatan, kemiringan, dan keterhubungan ramp dengan area salat perlu dirancang agar menyatu dengan alur jamaah dan mudah diakses secara alami. Ia mendorong agar ramp tidak sekadar hadir sebagai pemenuhan standar, tetapi menjadi bagian dari desain utama yang benar-benar memudahkan pengguna. Selain itu, Sekda menegaskan pentingnya memastikan sistem drainase tetap berfungsi baik demi menjaga kenyamanan ruang ibadah. Pendekatan ini mengingatkan bahwa pembangunan tidak berhenti pada wujud fisik. Yang lebih penting adalah bagaimana fasilitas publik dapat digunakan secara layak, aman, dan bermartabat. Masjid yang tertata dan mudah diakses bukan hanya mencerminkan nilai kesetaraan dalam ajaran agama, tetapi juga menjadi bukti bahwa pelayanan publik hadir melalui keputusan desain yang memperhatikan kebutuhan masyarakat. Melalui penataan yang lebih inklusif, fungsional, dan terukur, Pemkab Grobogan berupaya memastikan bahwa fasilitas ibadah benar-benar mendukung kenyamanan jamaah dan dapat digunakan secara optimal oleh siapa pun yang datang beribadah. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pemkabgrobogan #korprigrobogan #asn #BerAKHLAK #groboganupdate #fasilitaspublik #aksesibilitas #inklusi #pembangunandaerah #masjidramahdisabilitas
Pemkab Grobogan Raih Bhumandala Kanaka 2025: SIGANA Hadirkan Lompatan Baru dalam Penanggulangan Bencana
Jakarta— Di tengah upaya memperkuat tata kelola kebencanaan, Kabupaten Grobogan kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Pada ajang Bhumandala Award 2025, Grobogan meraih Bhumandala Kanaka (Emas) untuk kategori Pemerintah Kabupaten berkat inovasi SIGANA – Sistem Informasi Grobogan Aman Bencana, yang dikembangkan oleh BPBD Grobogan. Penghargaan ini diserahkan kepada Bupati Grobogan, Setyo Hadi, dalam seremoni di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (18/11/2025). Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh. Aris Marfai, menegaskan bahwa Bhumandala bukan sekadar penghargaan teknis, tetapi simbol bagaimana pengetahuan kebumian digunakan untuk melindungi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa standar geospasial nasional memuat unsur-unsur dasar—garis pantai, toponimi resmi, kartimetri, hingga batimetri—yang sering kali tidak tersedia pada peta komersial. Karena itu, pemerintah daerah perlu memaksimalkan data tersebut untuk menghasilkan inovasi yang lebih presisi dan benar-benar bermanfaat. Bagi Grobogan, apresiasi ini bukan hanya pengakuan, tetapi juga pengingat bahwa kesiapsiagaan bencana membutuhkan konsistensi. “Alhamdulillah, kami merasa senang dan bangga, SIGANA mampu meraih penghargaan dari BIG. Tanpa harus melupakan, bahwa itu juga termasuk cambuk bagi kami untuk terus komitmen dalam penanggulangan bencana,” ujar Bupati. Ia menyampaikan terima kasih kepada BPBD Grobogan dan seluruh perangkat daerah yang telah mengembangkan SIGANA hingga tampil di tingkat nasional. Harapannya, prestasi ini menjadi pijakan untuk memperkuat penerapan data geospasial dalam pembangunan daerah. “Semoga prestasi ini menjadi pemicu untuk semakin meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” tambahnya. SIGANA hadir sebagai platform digital untuk pemantauan dan pelaporan bencana secara cepat, akurat, dan terintegrasi. Melalui pemanfaatan informasi geospasial, aplikasi ini membantu BPBD merespons kejadian secara tepat waktu sembari melibatkan masyarakat untuk memberikan laporan langsung dari lokasi. Pendekatan pentahelix yang digunakan—melibatkan pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media—menunjukkan bahwa penanggulangan bencana adalah kerja kolektif, di mana setiap unsur memiliki peran yang saling melengkapi. Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Grobogan, Wahju Tri Darmawanto, menjelaskan bahwa SIGANA dapat diunduh melalui Playstore dan digunakan secara luas oleh masyarakat. Setiap pelapor diminta mengisi data diri, melakukan swafoto di lokasi kejadian, dan mengirim titik koordinat. Proses ini memastikan keaslian laporan sekaligus memudahkan tim TRC (Tim Reaksi Cepat) menuju lokasi, terutama dalam kasus seperti pohon tumbang atau kejadian yang menuntut respon cepat. Setelah laporan terkirim, notifikasi otomatis masuk ke Pusdalops melalui Telegram sebelum tim diterjunkan. Seluruh penanganan kemudian terdokumentasi di sistem, sehingga masyarakat dapat melihat kronologi, dokumentasi, hingga riwayat kejadian melalui aplikasi maupun situs web SIGANA. Sejak mulai dikembangkan pada 2022, SIGANA terus disempurnakan. Tahun 2023 difokuskan pada pengembangan fitur, 2024 pada peningkatan kapasitas SDM, dan 2025 menjadi tahun konsolidasi agar fitur yang ada semakin lengkap, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan lapangan. Kini SIGANA tersedia dalam versi aplikasi dan website sigana.bpbd.grobogan.go.id, memperkuat upaya Grobogan menghadirkan teknologi yang berpihak pada keselamatan warganya. Prestasi di Bhumandala Award ini menjadi penanda bahwa inovasi kebencanaan bukan hanya soal kecanggihan teknologi, tetapi bagaimana teknologi itu menjembatani kebutuhan masyarakat pada situasi paling genting. Dengan SIGANA, Grobogan menunjukkan bahwa langkah kecil yang dijalankan secara konsisten dapat menghasilkan perubahan besar—membuat daerah lebih siap, lebih sigap, dan lebih peduli terhadap ancaman bencana yang datang tanpa menunggu waktu. (jsa)
Sambut HUT ke-54 Korpri, Seminar Grobogan Ber-Akhlak Perkuat Peran ASN dalam Pelayanan Publik
Purwodadi — Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) hadir di halaman Setda Grobogan dalam Seminar Grobogan Berakhlak, rangkaian HUT ke-54 Korpri, Senin (17/11/2025). Tema seminar, “Korpri Pemersatu Bangsa Siap Mewujudkan Asta Citra”, menjadi landasan untuk meneguhkan peran ASN dalam melaksanakan kebijakan publik, melayani masyarakat, dan menjaga persatuan bangsa. Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, yang juga Ketua DP Korpri Kabupaten Grobogan, menegaskan bahwa ASN, sebagaimana amanat Undang-Undang ASN, memiliki tugas dan fungsi strategis: pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, dan perekat persatuan bangsa. Seminar ini, menurutnya, menjadi momen penting untuk mengingatkan kembali fungsi dan tanggung jawab ASN. “Kita kuatkan semangat ini untuk benar-benar bekerja keras mengabdi kepada bangsa, negara, daerah, dan masyarakat. Lebih peka terhadap masalah daerah dan lebih empati pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya. Bupati Grobogan, Setyo Hadi, menambahkan, tantangan pelayanan publik kian kompleks. ASN dituntut menjadi birokrasi yang adaptif, terpercaya, dan tetap menjaga persatuan. Menurutnya, ASN adalah teladan sekaligus penggerak pembangunan, yang memastikan pemerintahan tetap efektif dan dekat dengan masyarakat. Dalam sesi motivasi, Ustaz kondang Wijayanto menyoroti tantangan karakter bangsa. Pertama, kekayaan tanpa kerja—mental ingin kaya instan, menurutnya, menjadi akar berbagai masalah sosial, dari korupsi hingga maraknya perjudian online. “Orang pengen budaya instan. Ini akar dari korupsi. Akar kenapa orang korupsi, pengen segera mendapatkan,” ujar dia. Selain itu, Ustaz menegaskan enam petaka bangsa Indonesia lainnya: “Kenikmatan tanpa suara hati, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, agama tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip.” Ia menekankan pentingnya membangun etos kerja unggul, yang mencakup kerja sebagai rahmat, amanah, panggilan, aktualisasi, ibadah, seni, kehormatan, sekaligus bentuk pelayanan. Dengan prinsip-prinsip ini, ASN tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menempatkan nilai moral dan kepedulian dalam setiap langkah pelayanan publik. Rangkaian kegiatan juga mencakup penyerahan hibah keagamaan kepada pondok pesantren dan tempat ibadah, serta penghargaan bagi pemenang Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Provinsi Jawa Tengah ke-XXXI Tahun 2025. Kehadiran kegiatan ini memberi warna nyata dalam seminar, menghadirkan momen yang terasa langsung bagi masyarakat dan generasi muda, di tengah pesan moral dan semangat pelayanan. Secara keseluruhan, seminar menjadi pengingat bahwa pelayanan publik bukan sekadar prosedur atau angka. Ketika ASN menempatkan hati dan akal dalam setiap langkah, masyarakat merasakan manfaat—dari pelayanan yang lebih responsif, birokrasi yang beretika, hingga warga yang merasa diperhatikan dan dihargai. (jsa)
Bupati Grobogan Dorong Penguatan Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Lebih Layak
Purwodadi — Meningkatkan kualitas pendidikan bukan sekadar menjalankan daftar program. Lebih dari itu, setiap fasilitas, layanan, dan sumber daya di sekolah harus mampu mendukung proses belajar yang optimal. Di sinilah pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa negara bertemu: menyamakan langkah, meninjau capaian, dan memperkuat hal-hal yang sudah berjalan baik. Senin pagi (17/11/2025), di ruang rapat Wakil Bupati Grobogan, Bupati Setyo Hadi didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Anang Armunanto menerima Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah dalam agenda Exit Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar tahun anggaran 2024 hingga triwulan III 2025. Pertemuan tersebut juga dihadiri Inspektorat, BPPKAD, Bappeda, dan Dinas Pendidikan. Tim BPK telah bekerja di Grobogan sejak 16 Oktober hingga 18 November 2025, melanjutkan pemeriksaan pendahuluan melalui permintaan data dan proses desk review. Dalam pertemuan itu, tim auditor menekankan perlunya perhatian lebih pada pemutakhiran data sarana dan prasarana, kelayakan fasilitas, serta kecukupan dukungan operasional sekolah. Catatan-catatan ini penting agar perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan pendidikan berjalan lebih akurat dan tepat sasaran. Bupati Setyo Hadi menyambut baik masukan tersebut. “Kami berterima kasih atas pemeriksaan yang telah dilakukan. Rekomendasi ini tentu akan menjadi perhatian serius untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya. Sekda Anang Armunanto menegaskan bahwa tindak lanjut rekomendasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari arah pembangunan daerah. “Misi ketiga Kabupaten Grobogan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya. Maka setiap rekomendasi BPK akan kami respons dengan langkah-langkah perbaikan yang terukur,” jelasnya. Pertemuan pagi itu bukan sekadar menutup rangkaian pemeriksaan. Ia menjadi pengingat bahwa kualitas pendidikan tidak bisa hanya bergantung pada laporan atau asumsi. Data yang akurat, fasilitas yang memadai, serta kerja sama konsisten antara pemerintah dan lembaga pemeriksa menjadi fondasi untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat. Dengan tindak lanjut yang tepat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di Grobogan diharapkan tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga mendukung proses belajar yang lebih efektif, aman, dan nyaman bagi seluruh peserta didik. (jsa)
Bangun Daerah dari Kebersamaan: Bupati Grobogan Ajak Desa dan Kabupaten Bergerak Searah
Membangun daerah tidak cukup hanya dengan proyek fisik. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintah dari desa hingga kabupaten bergerak searah, saling melengkapi, dan bekerja untuk tujuan yang sama: kesejahteraan masyarakat. Selasa (11/11/2025), Bupati Grobogan, Bapak Setyo Hadi melakukan Kunjungan Kerja ke Kecamatan Penawangan untuk menyelaraskan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kabupaten. Kegiatan yang digelar di GOR Desa Jipang ini dihadiri para kepala desa, perangkat desa, unsur BPD, Bumdesma, Bumdes, Kopdes Merah Putih, serta Forkopimcam Penawangan. Dalam suasana pertemuan yang hangat, Bupati mengingatkan pentingnya kesetaraan peran antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. “Bupati itu bukan penguasa. Begitu juga kepala desa dan lurah, semuanya pelayan masyarakat,” ujarnya. Menurutnya, semangat melayani harus menjadi dasar dalam setiap langkah pemerintahan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga sinergi antara kabupaten, desa, provinsi, dan pusat, terutama dalam menjalankan program prioritas nasional seperti Koperasi Desa Merah Putih dan MBG (Makan Bergizi Gratis). Program-program tersebut baru akan memberi hasil yang kuat bila seluruh pihak bergerak bersama. Dalam kesempatan itu, Bupati menjelaskan kembali pentingnya memahami siklus perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat sejak tahap penyusunan hingga evaluasi. Setiap rencana perlu dijalankan dengan disiplin dan kesabaran agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga, meski hasilnya tidak selalu bisa langsung dirasakan. Menutup pertemuan, Bupati berpesan agar para kepala desa dan perangkatnya tetap menjaga kerendahan hati serta kepekaan sosial di lingkungan masing-masing. “Hindari sifat sombong, hargai sesama. Bila ada tetangga yang rumahnya tidak layak huni, segera komunikasikan dengan camat dan kabupaten,” pesannya. Melalui kunjungan seperti ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan terus membangun kedekatan dan komunikasi dengan pemerintah desa. Harapannya, setiap rencana pembangunan yang disusun bersama dapat terimplementasi dengan baik dan membawa manfaat bagi warga.
Pemkab Grobogan Lepas Kafilah MTQH XXXI: Menyalakan Semangat Qur’ani untuk Generasi Berakhlak dan Berprestasi
Nilai-nilai Al-Qur’an tidak hanya dihafalkan dan dilantunkan, tetapi juga dihidupkan dalam sikap, kerja keras, dan keteladanan sehari-hari. Dari sanalah makna Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadits (MTQH) menemukan arti yang sesungguhnya, yakni sebagai ajang untuk menumbuhkan generasi yang cerdas, beriman, dan berakhlak. Senin (10/11/2025), Wakil Bupati H. Sugeng Prasetyo mewakili Bupati melepas kafilah Kabupaten Grobogan yang akan berlaga pada MTQH XXXI Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 di Pendapa Kabupaten. Tahun ini, sebanyak 19 peserta diberangkatkan untuk mengikuti berbagai cabang lomba yang akan digelar di Kabupaten Tegal pada 10–14 November 2025. Dalam kesempatan itu, Pemkab Grobogan menyampaikan dukungan dan doa agar para kafilah dapat menampilkan kemampuan terbaiknya, menjaga nama baik daerah, serta meraih prestasi yang membanggakan. Lebih dari sekadar kompetisi, MTQH menjadi ruang pembinaan karakter dan spiritualitas generasi muda agar nilai-nilai Al-Qur’an terus hidup di tengah masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan potensi keagamaan dan memperkuat tradisi keilmuan Islam yang mencerahkan. Semangat para kafilah mencerminkan upaya bersama untuk terus belajar, berbuat baik, dan memberi manfaat bagi sesama. Dari ajang seperti inilah, nilai-nilai kebaikan tumbuh dan menguat dalam kehidupan masyarakat Grobogan.
Semangat Kepahlawanan Terus Berkobar, Pemkab Grobogan Gelar Upacara Hari Pahlawan 2025
Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Grobogan menggelar upacara di Halaman Setda Kabupaten Grobogan, pada Senin, 10 November 2025. Upacara berlangsung khidmat dengan mengusung tema “Pahlawan Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan”. Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Grobogan, Bapak Setyo Hadi, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Grobogan, para ASN, pelajar, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan. Dalam amanatnya, Bupati Setyo Hadi mengajak seluruh masyarakat Grobogan untuk meneladani semangat juang para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan bangsa. “Perjuangan belum berakhir. Kita harus terus bergerak, berkarya, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan negara,” tegasnya. Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti Purwodadi. Bupati beserta Forkopimda memberikan penghormatan kepada para pahlawan yang gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan. Momentum ini menjadi pengingat bahwa semangat kepahlawanan harus terus hidup di setiap langkah pembangunan Grobogan menuju masa depan yang lebih baik.
Sekda Grobogan Dorong Sinergi Pengelolaan BPHTB untuk Perkuat Penerimaan Daerah
Purwodadi — Perbaikan jalan, pembangunan jembatan, hingga peningkatan layanan publik tidak lahir begitu saja. Di balik setiap proyek pembangunan, ada kerja panjang untuk menjaga kemandirian fiskal daerah. Salah satu penopangnya adalah penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) — sektor penting yang menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut menjadi sorotan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, saat mewakili Bupati membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas dan Sinergitas Pelayanan BPHTB kepada PPAT/PPATS se-Kabupaten Grobogan bersama verifikator BPHTB, Selasa (4/11/2025), di salah satu hotel di Purwodadi. Kegiatan yang diselenggarakan oleh BPPKAD Grobogan ini diikuti oleh para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) se-Kabupaten Grobogan, serta dihadiri oleh Ketua Pengda IPPAT Kabupaten Grobogan. Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada seluruh PPAT yang telah berperan aktif mendukung pemerintah daerah. “Bapak dan Ibu sekalian adalah mitra strategis pemerintah, garda terdepan dalam memastikan kepastian hukum transaksi pertanahan sekaligus ujung tombak optimalisasi penerimaan daerah dari sektor BPHTB,” ujarnya. Sekda menekankan, BPHTB bukan semata urusan administratif, tetapi instrumen penting dalam memperkuat kemampuan daerah membiayai program pembangunan. Di tengah dinamika transfer keuangan dari pusat, PAD menjadi motor penggerak agar pembangunan tetap berjalan—mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga layanan Kesehatan. Capaian tahun 2024 menjadi catatan positif: penerimaan BPHTB Kabupaten Grobogan menembus Rp33,98 miliar, atau 120 persen dari target APBD Perubahan. Sekda menyebut keberhasilan ini sebagai hasil nyata dari kolaborasi antara pemerintah daerah dan para mitra kerja. Dalam kesempatan itu, ia juga menyerahkan penghargaan kepada lima PPAT dengan kontribusi tertinggi sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan komitmen mereka dalam mendukung pengelolaan BPHTB di Kabupaten Grobogan. “Penghargaan ini bukan semata tentang angka, tetapi tentang semangat dan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah,” ungkapnya. Lima PPAT dengan kontribusi penyetoran BPHTB tertinggi tahun 2024 antara lain Made Linggarasih, S.H., Suyatno, S.H., M.Kn., Endang Sri Wukiryatun, S.H., Hadi Suwignyo, S.H., M.Kn., dan Moch. Farchan Ali Imron, S.H. Pemberian penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bersama bagi seluruh PPAT untuk terus menjaga profesionalisme dan memperkuat sinergi dalam pelayanan publik. Sementara itu, Kepala BPPKAD Grobogan, Wahyu Susetijono, menyampaikan bahwa kinerja kolektif antara pemerintah daerah dan PPAT terus menunjukkan peningkatan signifikan. Hingga 3 November 2025, realisasi penerimaan BPHTB telah mencapai Rp51,1 miliar, melampaui target APBD Perubahan tahun ini sebesar Rp40 miliar. “Capaian ini menunjukkan pertumbuhan penerimaan yang signifikan dan keberhasilan strategi kita bersama dalam mengawal pajak BPHTB,” ujarnya. Wahyu juga menegaskan pentingnya tertib administrasi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Ia mengapresiasi para PPAT baru yang aktif memperbarui data, serta mengingatkan agar mereka yang akan purna tugas tetap melakukan pembaruan sebagai bentuk tanggung jawab profesional. Melalui kegiatan ini, seluruh peserta diajak memperkuat kesamaan persepsi dan standar pelaksanaan aturan BPHTB, mengevaluasi kendala di lapangan, serta mempererat sinergi antarinstansi. Sinergi ini diharapkan menjadi fondasi agar pengelolaan BPHTB tahun 2025 tidak hanya meningkat secara nominal, tetapi juga semakin tertib, transparan, dan berkeadilan. Dari ruang pertemuan itu, semangat kolaborasi begitu terasa. Pemerintah daerah dan para PPAT saling bertukar pandangan, menyatukan komitmen untuk memperkuat pengelolaan BPHTB sebagai sumber penting pendapatan daerah. Sebab pembangunan bukan hanya soal angka penerimaan, tetapi tentang bagaimana hasilnya kembali memberi manfaat bagi masyarakat. Melalui kerja bersama dan pengelolaan yang akuntabel, Pemerintah Kabupaten Grobogan berupaya memastikan setiap penerimaan daerah benar-benar kembali untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. (jsa)
Sekda Grobogan: Efisiensi Bukan Pemangkasan, Tapi Penajaman Arah Kerja Pemerintah
Purwodadi — Efisiensi bukan tentang memangkas, tetapi tentang menemukan cara yang lebih cerdas untuk bekerja. Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, saat memimpin apel pagi pegawai di lingkungan Setda, Bappeda, BPPKAD, dan Satpol PP, Senin (3/11/2025). Dalam arahannya, Sekda menekankan pentingnya menjaga semangat kerja dan produktivitas di tengah dinamika isu nasional terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Menurutnya, perubahan kebijakan fiskal tidak seharusnya menurunkan kinerja aparatur. Justru di tengah situasi seperti ini, dibutuhkan kedewasaan birokrasi dalam mengelola sumber daya dengan cara yang efisien, cermat, dan bertanggung jawab. “Efisiensi bukan berarti kegiatan ditiadakan, melainkan bagaimana kita menata ulang cara bekerja agar lebih cermat dan terukur,” ujarnya. Sekda mencontohkan, pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran penting tentang kemampuan adaptasi birokrasi. Banyak hal yang dulu dianggap tidak mungkin kini menjadi bagian dari keseharian pemerintahan: rapat tanpa tatap muka, koordinasi lintas instansi secara digital, hingga pengambilan keputusan yang tetap berjalan di tengah keterbatasan. “Artinya, efisiensi juga berbicara tentang perubahan metode kerja,” lanjutnya. Dalam tata kelola pemerintahan, efisiensi menjadi prinsip penting dalam pengeluaran dan pelaksanaan program pembangunan. Bukan semata soal penghematan, tetapi tentang bagaimana setiap langkah dan kebijakan mampu memberi nilai tambah bagi daerah. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah dituntut menghasilkan dampak sebesar-besarnya melalui perencanaan yang cermat dan sinergi antarperangkat daerah yang semakin solid. Ia menekankan, efisiensi bukan pemangkasan, melainkan penajaman arah agar setiap kegiatan pemerintahan berjalan terukur dan memberi hasil yang nyata. Dengan kata lain, birokrasi yang baik adalah birokrasi yang adaptif, bukan reaktif. Tidak sekadar menyelesaikan tugas administratif, tetapi memastikan setiap proses mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh. Dalam konteks itu, efisiensi mencerminkan tanggung jawab moral dalam mengelola urusan pemerintahan secara proporsional dan berintegritas. Karena itu, di sisa triwulan akhir tahun ini, Sekda mendorong agar percepatan pelaksanaan program terus dijaga sehingga realisasi kegiatan berjalan seimbang dan memberi dampak nyata bagi masyarakat melalui hasil kerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Efisiensi, menurutnya, bukan hanya strategi kerja, tetapi kesadaran bersama untuk menempatkan kemanfaatan publik sebagai arah dari setiap keputusan birokrasi. Melalui langkah-langkah kecil yang konsisten, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap kebijakan memberi arti dan kontribusi bagi kemajuan daerah. Pada akhirnya, efisiensi bukan sekadar angka dalam laporan, tetapi cerminan kedewasaan birokrasi dalam bekerja—menata proses, menjaga irama koordinasi, dan memastikan pemerintahan berjalan dengan tertib, hemat, dan berdampak. (jsa)
Rakor Sinkronisasi Pusat–Daerah: Sekda dan Kepala Bappeda Grobogan Perkuat Sinergi Pembangunan di Jatinangor
Sumedang — Dalam setiap pembangunan, sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan nasional benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah. Di titik temu itulah Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Bappeda memegang peran penting sebagai penghubung yang memastikan setiap program berjalan efektif dan memberi manfaat nyata. Keterlibatan Sekda Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, bersama Kepala Bappeda, Afi Wildani, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah (Pemda) di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, pada 26–29 Oktober 2025, menjadi bagian dari upaya memperkuat keselarasan antartingkat pemerintahan. Kegiatan ini dibuka secara resmi pada Minggu (26/10/2025) melalui apel perdana yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Dalam arahannya, Wamendagri menegaskan posisi strategis Sekda dan Kepala Bappeda sebagai tumpuan kepala daerah dalam menghadapi dinamika kebijakan yang terus berubah. “Bapak-Ibu menjadi tumpuan dari para kepala daerah di tengah dinamika kebijakan yang begitu kencang dan dinamis,” ujar Bima. Ia menambahkan pentingnya kepemimpinan birokrasi yang kuat, sinkronisasi kebijakan lintas sektor, serta semangat kolaboratif agar pembangunan berjalan efektif di seluruh lini. Rakor ini menjadi forum strategis yang mempertemukan 552 Sekda dan 552 Kepala Bappeda dari seluruh Indonesia. Mereka berdiskusi, menelaah strategi, dan memperkuat jejaring kerja lintas wilayah guna memastikan program prioritas nasional dapat diimplementasikan secara adaptif di daerah. Wamendagri juga menyinggung nilai kebersamaan yang menjadi ciri khas kehidupan di IPDN. Menurutnya, pengalaman para praja yang hidup dalam keberagaman bisa menjadi inspirasi bagi para Sekda dan Bappeda untuk membangun kolaborasi antardaerah dan dengan sektor swasta, sebagai bentuk sinergi yang lebih luas dalam pembangunan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan kembali peran vital Sekda sebagai “jantung pemerintahan daerah”—motor penggerak birokrasi dalam memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Tito menjelaskan, Rakor bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat tata kelola APBD, meningkatkan efisiensi anggaran, serta memanfaatkan peluang dari berbagai program pusat yang berpotensi mendorong ekonomi daerah. Ia mencontohkan praktik baik dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang berhasil menekan belanja birokrasi guna memperbesar alokasi bagi program-program prioritas masyarakat. Selain itu, ia menyoroti Kabupaten Banyuwangi, yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pemungutan pajak yang transparan—memastikan pajak restoran dan hotel benar-benar tersalurkan ke kas daerah tanpa menambah beban masyarakat kecil. Sepanjang Rakor, para peserta mengikuti sesi tematik yang membahas berbagai isu strategis: pengelolaan keuangan daerah, struktur dan pergeseran APBD, kebijakan efisiensi nasional, alternatif pembiayaan, pedoman penyusunan APBD 2026, hingga strategi pertumbuhan ekonomi. Pembahasan juga diarahkan pada upaya memperluas belanja produktif melalui program-program seperti Makan Bergizi Gratis, ketahanan pangan, perumahan, UMKM, pendidikan, kesehatan, ekonomi biru, hingga hilirisasi industri. Program-program tersebut tidak hanya menekankan efektivitas belanja, tetapi juga menumbuhkan dampak langsung bagi masyarakat—mendorong ekonomi lokal, memperkuat UMKM, dan memperluas lapangan kerja. Bagi peserta, kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus pembelajaran. Nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan kolaborasi menjadi dasar dalam mengelola amanah pemerintahan. Rakor di Jatinangor juga menjadi ajang penyelarasan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus memperkuat kapasitas ASN agar lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan publik. Rakor IPDN Jatinangor 2025 menjadi pengingat bahwa pembangunan yang efektif tidak hanya berbicara tentang anggaran dan program, tetapi juga tentang integritas, kerja sama, dan keberanian birokrasi daerah untuk berinovasi dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal. Melalui sinergi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, setiap langkah birokrasi daerah akan bermakna besar—mengantarkan pembangunan yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan bagi kemajuan Indonesia. (jsa)