Purwodadi— Di era digital yang bergerak semakin cepat, membangun pemerintahan yang terintegrasi melalui teknologi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Pesan inilah yang disampaikan Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Wahyu Susetijono, saat membuka kegiatan Peningkatan Awareness dan Pemahaman tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Gedung Riptaloka, Rabu (28/5/2025).
Kegiatan ini menjadi momen penting untuk menyatukan persepsi sekaligus memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah agar penerapan pemerintahan digital dapat berjalan secara menyeluruh, solid, dan berkelanjutan— bukan sekadar upaya digital yang terfragmentasi dan tidak saling terhubung.
Dalam sambutannya, Plh. Sekda mengingatkan bahwa tanpa pemahaman dan kesadaran bersama, implementasi SPBE justru berpotensi berjalan parsial dan menghambat upaya reformasi birokrasi digital yang tengah didorong.
“Saya mengajak kita semua untuk menjadikan kegiatan ini sebagai momentum penyamaan persepsi, peningkatan kapasitas, serta komitmen bersama dalam membangun ekosistem digital pemerintahan yang kuat dan berkelanjutan”, ujarnya penuh harap.
Lanjutnya, “Setiap Perangkat Daerah harus mampu menjadi bagian dari sistem yang terhubung dan saling mendukung melalui arsitektur SPBE yang dirancang secara holistik”.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, transparan, dan akuntabel. Arsitektur SPBE sendiri berfungsi sebagai peta jalan yang mengintegrasikan proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur, serta keamanan di lingkungan pemerintahan. Tanpa adanya arsitektur yang jelas, integrasi tersebut sulit diwujudkan secara optimal.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, Muzakir Walad menambahkan, tujuan utama kegiatan ini adalah membangun pemahaman bersama terkait Arsitektur SPBE, menyelaraskan persepsi sebagai pedoman tata kelola pemerintahan, dan mendukung prinsip pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, serta akuntabel.
Ia juga memaparkan tren indeks SPBE Kabupaten Grobogan yang menunjukkan perkembangan positif, dari 2,51 pada 2021, naik menjadi 3,37 pada 2022 dan 2023, serta mencapai 3,57 pada 2024. Meski demikian, Kabupaten Grobogan masih memerlukan strategi yang tepat untuk terus meningkatkan indeks tersebut.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk pemahaman yang kuat tentang pentingnya SPBE, sekaligus meningkatnya efektivitas dan kualitas layanan publik. Komitmen dari pimpinan perangkat daerah menjadi kunci agar pembangunan digital yang adaptif dan berorientasi pada pengguna dapat terwujud, mendukung reformasi birokrasi secara menyeluruh.
Dalam kesempatan yang sama, narasumber dari Digitama Yogyakarta, Pradiptya Setyahadi, menekankan pentingnya integrasi dan interoperabilitas aplikasi antar instansi pemerintah. Ia menggarisbawahi bahwa layanan pemerintahan harus berorientasi pada pengguna (user-centric), bersifat proaktif, personal, dan terpadu sepanjang siklus hidup warga, ‘dari lahir sampai meninggal.’ Menurutnya, komitmen pimpinan—dalam istilahnya digital leader— adalah kunci utama dalam peningkatan indeks SPBE.
Lebih jauh, Pradiptya mengingatkan peran krusial seorang digital leader yang mampu memimpin transformasi digital dengan membangun keterampilan digital dalam tim, menyederhanakan proses bisnis melalui teknologi, serta memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan strategis yang cepat dan tepat sasaran. Pembentukan Tim Transformasi Digital dan pengembangan aplikasi terintegrasi di lingkungan perangkat daerah sebagai bagian dari strategi yang perlu segera diwujudkan.
Penerapan SPBE bukan semata soal teknologi, melainkan sebuah upaya membangun birokrasi yang lincah, responsif, dan transparan dalam melayani masyarakat. Dari Gedung Riptaloka, komitmen terhadap transformasi digital ditegaskan kembali—mendorong langkah-langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang lebih terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses panjang digitalisasi di Kabupaten Grobogan, yang terus diarahkan untuk mendukung layanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan kolaborasi lintas perangkat daerah, fondasi menuju pemerintahan digital yang lebih baik pun terus diperkuat. (jsa)
