Dasar Hukum
- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
- Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- PerKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- PerKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- PerKI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklarifikasian Informasi Publik
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
- Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/306/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
Kebijakan Badan Publik
- Naskah akademik/kajian/pertimbangan
- Masukan- masukan dari berbagai pihak atas peraturan
- Peraturan, keputusan/kebijakan
Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP)
SK Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) PPID Utama Kabupaten Grobogan
Surat-surat Perjanjian dengan pihak ketiga
Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan OPD Kabupaten Grobogan
- Profil pimpinan dan pejabat daerah Kabupaten Grobogan
- Dokumen-dokumen keuangan OPD Kabupaten Grobogan
- Data Statistik yang dikelola
- Daftar Inventaris Barang OPD Grobogan
- Daftar Informasi Perkembangan Covid-19 di Kabupaten Grobogan
Informasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Perjanjian Kinerja OPD Kabupaten Grobogan
Informasi Lain-lain
- Informasi Pelanggaran
- Laporan Akses Informasi
- Dokumen-dokumen program kegiatan mitigasi Covid-19
- Dokumen anggaran penanganan Covid-19
- Dokumen kontrak atau surat perjanjian dengan pihak ketiga berkaitan PBJ Covid-1
- Dokumen Regulasi atau kebijakan berkaitan dengan Covid-19
- Dokumen yang berkaitan dengan bantuan sosial Covid-19
Pengaduan