CALON INVESTOR CHINA LIRIK GROBOGAN, PEMKAB TEKANKAN KEPATUHAN DAN KEBERLANJUTAN
Purwodadi – Grobogan kembali menarik minat investor asing. Kamis (13/3/2025), calon investor dari China bertemu dengan Bupati Setyo Hadi dan Wakil Bupati Sugeng Prasetyo di Ruang Rapat Wakil Bupati. Perusahaan ini berencana mendirikan fasilitas produksi pohon Natal untuk memenuhi pasar nasional dan internasional. Bupati Setyo Hadi menyambut baik rencana investasi ini, menilai kehadiran industri baru sebagai peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, Wakil Bupati Sugeng Prasetyo menegaskan pentingnya keterlibatan tenaga kerja lokal serta perhatian terhadap kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial investasi. Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, menekankan bahwa kepatuhan terhadap regulasi merupakan hal mendasar. Kelengkapan perizinan dan kesesuaian prosedur menjadi prasyarat utama agar investasi dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah. Diskusi ini juga melibatkan perangkat daerah terkait, seperti Bappeda, PUPR, DPMPTSP, Dishub, DLH, dan BPPKAD. Setiap instansi memberikan masukan teknis terkait kesiapan infrastruktur, aspek perizinan, serta dampak lingkungan yang perlu diperhatikan. Pertemuan ini membuka ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah daerah dan calon investor. Komunikasi terus dibangun untuk memastikan rencana investasi selaras dengan kebijakan daerah dan kepentingan masyarakat. Jika terealisasi, investasi ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat ekonomi lokal, dan semakin mengukuhkan Grobogan sebagai tujuan investasi yang kompetitif. (jsa)
WABUP GROBOGAN DAMPINGI BNPB SALURKAN BANTUAN DAN TINJAU TANGGUL JEBOL
Gubug – Pemerintah terus bergerak dalam penanganan bencana banjir di Grobogan. Rabu (12/3/2025), Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Lukmansyah, M.Tr. (Han), menyerahkan bantuan logistik kepada Wakil Bupati Grobogan, H. Sugeng Prasetyo, S.E., M.M., di lokasi pengungsian GKJ Pepantan Ringinpitu, Desa Ringinkidul. Bantuan ini berupa 250 paket sembako dan 200 pouch makanan siap saji untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak. Penyerahan berlangsung dengan kehadiran jajaran Forkopimda Grobogan, termasuk Dandim 0717/Grobogan, Kapolres Grobogan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Kalak BPBD, Kepala Dinas PUPR, Camat Gubug, serta perangkat daerah terkait. Turut hadir pula perwakilan BPBD Provinsi Jawa Tengah yang mendukung koordinasi penanganan darurat. Setelah penyerahan bantuan, rombongan meninjau tanggul jebol di Desa Baturagung, Kecamatan Gubug. Tanggul yang rusak ini menjadi perhatian dalam upaya mitigasi banjir ke depan. Kehadiran jajaran pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menegaskan komitmen bersama dalam penanganan bencana, baik dalam fase tanggap darurat maupun pemulihan pasca-bencana. Melalui sinergi yang kuat, upaya pemulihan diharapkan berjalan lebih cepat dan efektif. Pemerintah Kabupaten Grobogan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan dan dukungan yang optimal. (jsa)
DARI PENGUNGSIAN HINGGA TANGGUL JEBOL, GUBERNUR JATENG PANTAU LANGSUNG PENANGANAN BANJIR GROBOGAN
Purwodadi – Banjir yang melanda enam kecamatan di Grobogan mengakibatkan ribuan rumah terendam, ratusan hektare sawah tergenang, serta tiga titik tanggul di Sungai Tuntang jebol. Pemerintah bergerak cepat menangani dampak bencana ini, dengan prioritas utama menutup tanggul jebol dalam dua hari serta menyiapkan langkah pemulihan dan mitigasi jangka panjang. Sebelum memimpin rapat koordinasi di Polres Grobogan pada Selasa (11/3/2025), Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meninjau langsung lokasi pengungsian dan proses penutupan tanggul di Desa Baturagung, Kecamatan Gubug. Ia memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi, mulai dari logistik, layanan kesehatan, hingga fasilitas dapur umum. Bantuan tambahan juga disalurkan, termasuk perlengkapan anak-anak, guna memberikan kenyamanan selama mereka berada di pengungsian. Pada saat yang sama, BBWS Pemali Juana menargetkan tiga titik tanggul jebol—di Desa Baturagung, Desa Papanrejo, dan Desa Sukoreko—dapat tertutup dalam dua hari. Langkah ini bertujuan untuk menghentikan aliran air yang masih menggenangi permukiman warga dan mencegah potensi banjir susulan. Dalam rapat koordinasi, Gubernur menegaskan bahwa upaya pemulihan tidak berhenti setelah tanggul tertutup. Normalisasi sungai dan penguatan tanggul menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir, terutama menjelang Idulfitri. Pemprov Jawa Tengah akan berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk mendapatkan dukungan anggaran, termasuk opsi modifikasi cuaca guna mengendalikan curah hujan selama masa perbaikan tanggul. Selain penanganan darurat, rapat ini juga membahas dampak luas banjir terhadap masyarakat. Bupati Grobogan, Setyo Hadi, melaporkan bahwa bencana ini merendam 5.501 rumah di 26 desa, menyebabkan 1.202 jiwa mengungsi. Sektor pertanian pun terdampak dengan 526 hektare sawah tergenang, yang berpotensi mengakibatkan gagal panen. Sekda Grobogan, Anang Armunanto, menambahkan bahwa setelah tanggul tertutup, fokus utama adalah percepatan pemulihan lingkungan. Rumah warga dan fasilitas umum harus segera dibersihkan agar kehidupan masyarakat dapat kembali normal. Untuk mendukung upaya ini, Pemkab Grobogan telah mengajukan permohonan bantuan kepada BPBD Provinsi. Di luar penanganan jangka pendek, Sekda Grobogan juga menyoroti perlunya perhatian terhadap daerah hulu sungai. Perubahan fungsi lahan di kawasan ini dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya debit air dan sedimentasi sungai. Ia mengusulkan program penghijauan kembali daerah aliran sungai (DAS) sebagai langkah mitigasi jangka panjang, guna meningkatkan daya tampung air dan mengurangi risiko banjir di masa mendatang. Normalisasi sungai dan penguatan tanggul tetap menjadi solusi utama yang dibahas dalam rapat. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk mengupayakan pendanaan dalam merealisasikan langkah-langkah tersebut. Dengan sinergi lintas sektor dan langkah-langkah yang terencana, risiko banjir di Grobogan diharapkan dapat ditekan. Pengelolaan DAS yang lebih baik menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta melindungi masyarakat dari dampak bencana di masa depan. (jsa)
BUPATI SETYO HADI TINJAU TANGGUL JEBOL DI BATURAGUNG: PEMKAB FOKUS EVAKUASI DAN BANTUAN
Gubug – Tanggul Sungai Tuntang kembali jebol. Minggu (9/3/2025) pagi, air meluap ke permukiman dan persawahan di tiga desa: Baturagung, Tambakan, dan Ringinkidul. Ketinggian air di beberapa titik mencapai satu meter, memaksa warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Bupati Grobogan Setyo Hari didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Anang Armunanto meninjau langsung lokasi untuk memastikan langkah penanganan berjalan cepat. BPBD Grobogan mengerahkan tim penyelamat guna membantu evakuasi warga, memperkuat tanggul dengan karung pasir, serta menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak. Jebolnya tanggul di daerah ini merupakan kejadian keempat sepanjang tahun 2025. Debit air tinggi dari hulu, terutama kiriman dari Kabupaten Salatiga, menyebabkan tanggul yang sudah mengalami penipisan tak mampu menahan arus deras. Meski sempat meluap ke beberapa titik, kondisi arus lalu lintas di Jalan Grobogan-Semarang masih dapat dikendalikan. Pemkab Grobogan terus memantau perkembangan di lapangan dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk perbaikan tanggul. Namun, upaya perbaikan baru dapat dilakukan setelah kondisi air benar-benar surut. Pemerintah daerah memastikan seluruh langkah tanggap darurat berjalan optimal guna meminimalisir dampak banjir dan mempercepat pemulihan bagi warga terdampak.
GROBOGAN BERBAGI KEBAHAGIAAN RAMADAN: 1.000 ANAK YATIM TERIMA SANTUNAN PT SUKUN
Purwodadi – Ramadan adalah bulan kemuliaan, saat kepedulian tumbuh dan berbagi menjadi wujud nyata kebersamaan. Di Purwodadi, Sabtu (8/3/2025), Wakil Bupati Grobogan, H. Sugeng Prasetyo, S.E., M.M., menghadiri pendistribusian santunan yatim piatu dari PT Sukun Wartono Indonesia. Sebanyak 1.000 anak yatim menerima bantuan secara simbolis, dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Wakil Bupati menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini dan mengapresiasi kepedulian yang terus berlanjut bagi anak-anak yatim. “Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Grobogan, sangat bersyukur pada hari ini dapat bersilaturahim, berkumpul bersama dalam rangka pendistribusian program santunan yatim piatu dari Sukun Kudus di Kabupaten Grobogan tahun 1446 H/2025 M,” ujarnya. Bulan Ramadan, menurut beliau, bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga momentum untuk memuliakan mereka yang membutuhkan. “Anak yatim yang setiap menjelang hari raya kadang belum bisa membeli baju baru seperti saudara lainnya,” tuturnya. Oleh karena itu, santunan ini diharapkan dapat menghadirkan kebahagiaan bagi mereka yang kurang beruntung. Beliau juga mengingatkan bahwa berbagi kepada anak yatim adalah bentuk kebaikan yang berlipat ganda pahalanya. “Ketika kita mendermakan rezeki kita kepada anak-anak yatim ini, Insya Allah pahala kita akan dilipatgandakan,” katanya. Tak hanya bagi penerima, beliau pun mendoakan para donatur agar diberikan keberkahan dalam usaha dan kehidupannya. “Semoga tambah berkah dan melimpah usahanya,” ucapnya. Di penghujung acara, Wakil Bupati turut mendoakan anak-anak yang menerima santunan agar tumbuh menjadi generasi yang kuat, cerdas, dan berakhlak mulia. “Semoga anak-anak kita sehat, saleh, salehah, semoga menjadi generasi yang insani, qurani, dan berakhlakul karimah,” pungkasnya. Program santunan ini merupakan agenda tahunan PT Sukun Wartono Indonesia yang digelar di 10 kota, dengan total penerima manfaat mencapai 10.000 anak yatim. Kegiatan berlangsung sejak Selasa (4/3/2025) hingga Kamis (13/3/2025), dengan penyerahan santunan berupa uang tunai yang disalurkan melalui NU Care Lazisnu dan Lazismu Muhammadiyah. Ramadan adalah pengingat bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi juga tentang seberapa banyak yang bisa kita berikan. Di tengah keterbatasan, kepedulian menjelma menjadi harapan. Setiap uluran tangan membawa keberkahan, menjadikan dunia lebih hangat dalam kasih sayang.
UPAYAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PASAR GUBUG, PEMKAB GROBOGAN AUDIENSI KE KEMENTERIAN PU
Jakarta — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan bergerak cepat menangani dampak kebakaran Pasar Gubug yang terjadi pada 4 November 2024. Berbagai langkah dilakukan untuk memastikan pedagang dapat kembali beraktivitas dan pemulihan berjalan efektif. Sebagai langkah percepatan, Bupati Grobogan Setyo Hadi, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Anang Armunanto, S.Sos., M.Si. menggelar audiensi di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU. Rombongan yang terdiri dari Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Grobogan diterima langsung oleh Direktur Jenderal Prasarana Strategis, Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc., di Jakarta. Dalam pertemuan ini, Pemkab Grobogan memaparkan rencana percepatan pembangunan Pasar Gubug, termasuk rancangan teknis, rencana anggaran, dan legalitas lahan. Pemerintah daerah juga menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan serta dukungan yang dibutuhkan agar pembangunan dapat segera direalisasikan. Sembari menunggu proses pembangunan pasar baru, Pemkab Grobogan telah menyiapkan Pasar Darurat sebagai solusi sementara. Dengan alokasi anggaran Rp 2,5 miliar dari Dana Tidak Terduga (DTT), pasar ini mampu menampung 841 pedagang dengan fasilitas 707 los, 45 kios, dan 89 dasaran. Langkah ini diambil agar roda ekonomi tetap berputar dan pedagang bisa kembali berjualan. Selain infrastruktur, perhatian juga diberikan pada aspek pemulihan ekonomi pedagang. Pemkab Grobogan berkoordinasi dengan perbankan untuk memberikan relaksasi kredit serta skema pinjaman lunak bagi pedagang terdampak. Berbagai bentuk bantuan dari banyak pihak pun mengalir, menunjukkan kepedulian bersama terhadap pemulihan Pasar Gubug. Percepatan pembangunan membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat agar segera terwujud. Melalui audiensi ini, Pemkab Grobogan berharap sinergi yang terjalin dapat menghadirkan pasar yang lebih modern, aman, dan nyaman bagi pedagang serta kembali menjadi pusat perekonomian masyarakat.
GROBOGAN IKUTI PELUNCURAN MCP 2025, KOMITMEN PERKUAT PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS
Purwodadi – Upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel terus dilakukan. Salah satu langkah strategis dalam mewujudkan hal tersebut adalah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), sebuah indikator yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di tingkat daerah. Pada Rabu (5/3/2025), jajaran Pemerintah Kabupaten Grobogan mengikuti peluncuran MCP Tahun 2025 yang digelar secara virtual oleh KPK dari Ruang Rapat Wakil Bupati Grobogan. Hadir dalam acara ini Wakil Bupati Grobogan H. Sugeng Prasetyo, S.E., M.M., Sekretaris Daerah (Sekda) Anang Armunanto, Inspektur Kabupaten Grobogan, Ketua DPRD Kabupaten Grobogan, serta Kepala Bappeda dan perangkat daerah terkait. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya, menjelaskan bahwa MCP telah diimplementasikan sejak 2018 sebagai hasil sinergi antara KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa nilai MCP harus mencerminkan kondisi riil di lapangan. “Jangan sampai MCP skornya tinggi, namun berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan,” ujarnya. Selain itu, ia juga menyoroti permasalahan kebocoran APBD dan pengelolaan BUMD yang belum optimal sebagai tantangan utama yang harus segera diperbaiki. MCP 2025 berfokus pada delapan area intervensi utama, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen aparatur sipil negara (ASN), pengelolaan barang milik daerah, dan optimalisasi pajak daerah.Dalam kesempatan yang sama, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono, menyampaikan lesson learned dalam pencegahan korupsi di daerah. Ia menekankan bahwa perencanaan daerah harus menjadi peta jalan pembangunan yang realistis dan berbasis kinerja, bukan sekadar dokumen administratif. Selain itu, ia juga menyoroti perlunya penguatan struktur manajemen risiko, tidak hanya untuk mengendalikan titik rawan fraud, tetapi juga untuk memantau dan mengelolanya secara efektif. Raden Suhartono juga menggarisbawahi pentingnya pembenahan tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), percepatan kemudahan investasi, serta transparansi dalam pengadaan barang dan jasa agar bebas dari intervensi dan tetap memenuhi prinsip akuntabilitas. Ia menambahkan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) harus dilakukan dengan pencatatan yang akurat dan transparan. Selain itu, ia menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus berperan sebagai mitra dalam pencegahan fraud, dengan pengawasan yang proaktif, bukan hanya berorientasi pada penindakan. Partisipasi masyarakat juga menjadi aspek penting, dengan adanya kanal pengaduan yang transparan, mudah diakses, dan responsif. Terakhir, ia menekankan pentingnya sistem promosi dan rotasi pegawai yang berbasis meritokrasi, sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional. Sementara itu, Deputi KPK RI Bidang Koordinasi dan Supervisi, Didik Agung Widjanarko, mengungkapkan bahwa capaian MCP Nasional tahun 2024 berada pada angka 76. Dari delapan area intervensi, sektor dengan skor terendah masih berada pada pengadaan barang dan jasa. Didik Agung Widjanarko juga menjelaskan bahwa penyusunan MCP 2025 mempertimbangkan masukan-masukan dari hasil evaluasi tahun sebelumnya. Dalam prosesnya, KPK menggandeng berbagai kementerian, lembaga terkait, serta akademisi untuk melakukan inventarisasi terhadap permasalahan atau potensi kerawanan korupsi di masing-masing area. Sebanyak 16 sasaran, 3 aspek, dan 111 indikator ditetapkan sebagai bagian dari penguatan MCP 2025. Pimpinan KPK RI, Setyo Budiyanto, dalam arahannya menyampaikan bahwa penindakan adalah bentuk pencegahan yang paling efektif. “Pencegahan itu sering dianggap sebagai hal yang sepele karena sifatnya hanya preventif, bukan represif. Tapi kalau sudah represif, gaungnya bisa ke mana-mana,” ujarnya. Setyo juga menjelaskan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang melibatkan banyak pihak. “Saya berharap MCP ini bukan hanya sebagai center dari monitoring prevention, tapi kita juga menjadikan MCP sebagai monitoring (hubungan fisik), controlling (hubungan administrasi), surveillance (hubungan geografis), dan prevention (8 fokus area),” harapnya. Peluncuran MCP 2025 secara resmi ditandai dengan penekanan peluit oleh jajaran KPK, BPKP, dan Kemendagri. Simbolisasi ini menandai dimulainya implementasi indikator MCP 2025 di seluruh daerah, termasuk Kabupaten Grobogan. Dengan sistem yang terus diperbarui, MCP diharapkan semakin efektif dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
SAFARI RAMADHAN DI MASJID BAITUL MAKMUR: SILAHTURAHMI, KEPEDULIAN, DAN SINERGI UMAT
Purwodadi – Suasana Masjid Baitul Makmur, Purwodadi, malam itu, Rabu (5/3/2025), lebih dari sekadar rutinitas ibadah. Safari Ramadan 1446 H menjadi ajang silaturahmi, penguatan kepedulian sosial, dan sinergi berbagai elemen masyarakat. Pemerintah daerah, lembaga zakat, dunia usaha, dan masyarakat berkolaborasi dalam satu momen kebersamaan yang penuh makna. Wakil Bupati Grobogan, H. Sugeng Prasetyo, S.E., M.M., hadir untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus mengapresiasi semangat gotong royong yang terjalin. Beliau berterima kasih kepada PKM Masjid Baitul Makmur yang telah membuka ruang bagi terselenggaranya kegiatan ini, menjadikannya wadah untuk memperkuat ukhuwah Islamiah. Beliau juga menegaskan bahwa pemerintah daerah selalu terbuka terhadap ide-ide kreatif dari masyarakat. Menurutnya, inovasi dan aspirasi dari berbagai elemen adalah kunci untuk mendorong kemajuan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.Dalam kesempatan ini, UPZ Kecamatan Purwodadi melaporkan hasil penghimpunan zakat dan infak yang mencapai lebih dari Rp511 juta. Dana tersebut berasal dari kantor kecamatan, kelurahan, desa, korwilcam pendidikan, serta SD dan SMP negeri se-Kecamatan Purwodadi. Angka ini mencerminkan kuatnya semangat berbagi di tengah masyarakat. Sebagai bentuk pemanfaatan dana zakat, Baznas menyalurkan bantuan biaya hidup senilai Rp137,5 juta kepada 550 mustahik di Kecamatan Purwodadi. Selain itu, santunan juga diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Kepedulian sosial tidak berhenti di situ. BUMD dan BUMN turut berkontribusi dengan membagikan bingkisan kepada pengurus Masjid Baitul Makmur serta menyalurkan paket sembako bagi masyarakat kurang mampu.Safari Ramadan ini juga menjadi momen untuk memperkuat nilai-nilai spiritual. Dalam kultum sebelum tarawih, Kyai Rif’an mengingatkan bahwa kehidupan dunia akan tegak apabila ditopang oleh lima pilar utama, yakni ilmu para ulama, keadilan pemimpin, kedermawanan orang kaya, doa fakir miskin, dan kejujuran pegawai. Prinsip ini menegaskan bahwa keseimbangan sosial bergantung pada kontribusi setiap elemen masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn Mas’ud dalam hadisnya. Sebagai penutup rangkaian Safari Ramadan, Kyai Ahmad Hambali menyampaikan mauidhah hasanah tentang hakikat salat. “Salat adalah pertemuan diri dengan Allah. Jika belum sempurna, maka perbanyaklah amalan sunnah,” pesannya. Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasa’i pun menegaskan bahwa ibadah sunnah menjadi penyempurna bagi kekurangan dalam ibadah wajib. Safari Ramadan di Masjid Baitul Makmur kembali mengingatkan bahwa keberkahan bulan suci bukan sekadar dalam doa dan ibadah pribadi, tetapi juga dalam sinergi dan kepedulian terhadap sesama. Malam itu, semangat berbagi bukan hanya untuk hari ini, tetapi menjadi inspirasi untuk terus menebarkan manfaat bagi masyarakat luas.
MENATA ANGGARAN, MEMPERKUAT KINERJA: EFISIENSI APBD UNTUK PEMBANGUNAN YANG LEBIH TEPAT SASARAN
Purwodadi-Setiap kebijakan anggaran bukan hanya tentang bagaimana uang dialokasikan, tetapi juga bagaimana memastikan setiap rupiah yang digunakan berdampak nyata bagi masyarakat. Efisiensi dalam pengelolaan APBD bukan sekadar mengurangi pengeluaran, melainkan upaya menata kembali prioritas agar pembangunan berjalan lebih efektif tanpa mengganggu pelayanan publik. Inilah yang menjadi perhatian utama dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Efisiensi APBD 2024 di Gedung Riptaloka, Selasa (4/3/2025). Bupati Grobogan, Setyo Hadi, menegaskan bahwa efisiensi harus menjadi komitmen bersama seluruh perangkat daerah. Tidak hanya soal anggaran, tetapi juga pola pikir dan budaya kerja yang lebih tertata. “Efisiensi bukan hanya semata pengurangan anggaran, tapi juga komitmen dan cara pandang kita dalam melaksanakan aktivitas harian, dengan budaya hemat antara lain, penggunaan listrik, air, ATK, dan pelaksanaan rapat secara daring,” ujarnya. Bupati juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja perangkat daerah, bukan hanya dalam konteks efisiensi anggaran, tetapi juga untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar berdampak bagi masyarakat. Evaluasi ini akan dilakukan melalui koordinasi langsung maupun kunjungan ke setiap perangkat daerah. Kepala perangkat daerah dan pimpinan BUMD didorong untuk tetap solid, meningkatkan kinerja, serta menjalankan program dengan semangat Mbangun Desa Nata Kutha. Sebagai langkah awal, Sekretaris Daerah (Sekda) Anang Armunanto dan timnya diminta memastikan program prioritas yang dapat segera direalisasikan dalam tiga bulan ke depan, dengan tetap memperhatikan kesinambungan program yang sudah berjalan. Sinkronisasi ini menjadi bagian dari strategi besar menuju Grobogan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Efisiensi juga harus diterapkan dalam operasional sehari-hari, mulai dari penghematan sumber daya hingga optimalisasi pemanfaatan teknologi. Sekda menambahkan bahwa efisiensi APBD 2024 harus berpedoman pada SE Mendagri Nomor 900/833/SJ. Dalam surat edaran tersebut, pemerintah daerah diminta menyesuaikan belanja daerah dengan membatasi kegiatan seremonial, mengurangi perjalanan dinas, serta menata ulang belanja operasional agar lebih tepat guna. Kebijakan ini memastikan anggaran tidak hanya sekadar mengikuti pola tahun sebelumnya, tetapi benar-benar digunakan berdasarkan kebutuhan yang lebih mendesak dan prioritas pembangunan. Anggaran yang dihemat dari kebijakan efisiensi ini akan dialihkan ke sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengendalian inflasi, dan stabilitas harga pangan. Dengan strategi yang terarah, efisiensi APBD tidak hanya menjaga keseimbangan anggaran, tetapi juga memastikan pembangunan berjalan lebih efektif dan hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Grobogan akan terus mengawal pelaksanaannya agar kebijakan ini benar-benar berdampak positif bagi daerah.
HARI JADI KE-299 GROBOGAN: MERAWAT SEJARAH, MENANAM HARAPAN
Purwodadi – Sejarah bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi juga tentang bagaimana suatu daerah bertahan, tumbuh, dan memberi makna bagi warganya. Kabupaten Grobogan telah melewati hampir tiga abad perubahan dan perkembangan, menjadikannya lebih dari sekadar hitungan tahun. Peringatan hari jadi bukan hanya soal usia, melainkan refleksi atas warisan masa lalu yang diteruskan serta harapan yang ditanam untuk masa depan. Sebagai bagian dari perayaan Hari Jadi ke-299 Kabupaten Grobogan, Pemerintah Kabupaten Grobogan mengajak masyarakat untuk menyemarakkan momen ini dengan cara yang lebih bermakna. Dalam surat bernomor B/400.14.1.1/205/SETDA/2025, tertanggal 1 Maret 2025, Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, S.Sos., M.Si. menyampaikan bahwa ucapan selamat dapat diwujudkan dalam bentuk karangan bunga atau tanaman hidup, dengan anjuran untuk lebih mengutamakan tanaman hidup. Kiriman tersebut dapat disampaikan pada 2 Maret 2025 di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan. Ajakan ini bukan sekadar bentuk partisipasi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan. Karangan bunga memang indah, tetapi hanya bertahan sementara. Sebaliknya, tanaman hidup akan terus tumbuh, mengakar, dan memberi manfaat jangka panjang—meneduhkan kota, menyejukkan udara, serta menjadi simbol harapan bagi masa depan Grobogan. Dengan mengutamakan tanaman hidup, perayaan ini tidak hanya menjadi simbol kebersamaan, tetapi juga investasi bagi lingkungan yang lebih hijau dan lestari.Peringatan Hari Jadi ke-299 juga menjadi momentum untuk menapak tilas sejarah. Salah satu tradisi yang terus dilestarikan adalah prosesi Boyong Grobog yang akan digelar pada 3 Maret 2025. Prosesi ini mengenang perpindahan ibu kota dari Grobogan ke Purwodadi, sebuah titik balik yang menandai perkembangan daerah. Keesokan harinya, 4 Maret 2025, upacara bendera di Alun-Alun Purwodadi akan menjadi simbol penghormatan atas perjalanan panjang hampir tiga abad. Merayakan hari jadi bukan hanya soal mengenang, tetapi juga merawat dan menanam. Seperti sejarah yang terus hidup dalam ingatan, pohon yang tumbuh akan terus memberi manfaat bagi generasi mendatang. Dengan semangat Hari Jadi ke-299, Grobogan tidak hanya memperingati masa lalu, tetapi juga menanam harapan untuk masa depan—maju, sejahtera, dan berkelanjutan.