Ranwal RPJMD 2025–2029 Disepakati, Grobogan Mantapkan Arah Pembangunan Lima Tahun ke Depan
Purwodadi – Langkah awal perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan resmi memasuki babak baru. DPRD menyetujui Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dalam Sidang Paripurna ke-8, Rabu (9/4/2025), yang digelar di Gedung Paripurna I DPRD Grobogan. Persetujuan ini menjadi dasar penataan arah pembangunan lima tahun ke depan yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah. Penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati Grobogan dan unsur pimpinan DPRD menjadi penanda tercapainya titik temu atas visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang termuat dalam Ranwal RPJMD. Sidang paripurna juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Grobogan bersama para kepala perangkat daerah sebagai bagian dari unsur eksekutif. “Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat atas kerja sama yang baik, sehingga proses pembahasan Bapemperda hingga penandatanganan nota kesepakatan Ranwal RPJMD dapat terlaksana dan selesai sesuai ketentuan,” ujar Bupati Grobogan Setyo Hadi dalam pidato resminya. Bupati juga menegaskan bahwa masukan dan saran DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan dokumen sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Ranwal RPJMD akan segera dikonsultasikan kepada Gubernur Jawa Tengah guna memastikan keselarasan arah pembangunan Grobogan dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN 2025–2029. Setelah proses konsultasi, tahapan akan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, pelaksanaan forum perangkat daerah dan Musrenbang RPJMD, reviu oleh APIP, hingga penyampaian Rancangan Perda RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan. Sesuai ketentuan, Perda RPJMD wajib disahkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah, yaitu sebelum 20 Agustus 2025. Visi pembangunan daerah yang dirumuskan dalam dokumen Ranwal RPJMD adalah “Menuju Grobogan Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.” Visi ini sejalan dengan arah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Setyo Hadi dan Sugeng Prasetyo, yang juga mengusung semangat “Mbangun Deso Noto Kutho”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan daerah, meliputi penguatan ekonomi berbasis sektor unggulan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur yang merata dan tangguh, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Di tengah keterbatasan kapasitas fiskal, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga tengah mematangkan skema pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, penataan kawasan perkotaan, dan pengendalian banjir yang menjadi prioritas masyarakat. Bupati pun menutup sambutannya dengan ajakan untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pembangunan daerah yang berkelanjutan. “Kerja sama yang sudah terjalin dengan baik mari terus kita tingkatkan. Sinergi dan kolaborasi antara eksekutif, legislatif dan seluruh pemangku kepentingan, sangat kami harapkan dalam mengawal jalannya pemerintahan, menuju Grobogan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan,” pungkasnya. (jsa)
Halal Bihalal Perdana, Bupati Grobogan Tekankan Persatuan Pascapilkada
Purwodadi — Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menyelimuti halaman Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Grobogan, Selasa (8/4/2025). Mengawali hari pertama kerja setelah libur Idulfitri 1446 H, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan menggelar apel gabungan yang dilanjutkan dengan halal bihalal bersama seluruh pegawai. Apel ini dipimpin langsung oleh Bupati Grobogan Setyo Hadi dan Wakil Bupati H. Sugeng Prasetyo, S.E., M.M., didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Anang Armunanto, S.Sos., M.Si., para staf ahli bupati, asisten sekda, serta para kepala perangkat daerah. Momen ini menjadi yang pertama bagi pasangan kepala daerah terpilih tersebut menyapa langsung jajaran ASN sejak resmi dilantik untuk masa jabatan 2025–2030. Usai apel, Bupati dan Wakil Bupati bersama Sekda, jajaran pejabat Sekretariat Daerah, serta para kepala perangkat daerah berkeliling menyalami satu per satu ASN yang hadir. Tradisi halal bihalal ini menjadi wujud kebersamaan yang diharapkan terus terjaga dalam iklim kerja pemerintahan yang solid dan harmonis. Dalam amanatnya, Bupati Setyo Hadi menyampaikan penghargaan kepada para pegawai yang tetap siaga selama libur hari raya. “Terima kasih kepada Bapak Ibu atas semangat, dedikasi, dan loyalitas yang diberikan, khususnya kepada pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan, RSUD, Dishub, BPBD, Dinsos, dan Satpol PP, maupun pegawai lainnya, yang terus siaga melaksanakan tugas dinas di tengah libur Hari Raya,” ucapnya. Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN yang telah bekerja keras dan saling bahu-membahu dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menanggapi situasi pascapilkada, Bupati menyampaikan harapannya agar semangat persatuan menjadi fondasi awal pemerintahan ke depan. “Hal yang ingin saya tegaskan di sini setelah pilkada kemarin adalah mulai sekarang, tidak ada lagi istilah 01–02, tidak ada lagi istilah kae wonge kono, kae wonge kene. Beda pilihan dan menang-kalah adalah hal biasa dalam politik, malah justru menunjukkan bahwa demokrasi berjalan dengan baik,” ujarnya. Menurutnya, saat ini bukan lagi waktu untuk membesar-besarkan perbedaan, melainkan saatnya bersatu dan bersama-sama membangun Grobogan. “Seperti peribahasa, ‘Sebatang lidi tidak berarti apa-apa, tapi bila diikat menjadi satu, akan menyapu segalanya’,” tambahnya. Menutup amanatnya, Bupati mengajak seluruh pegawai untuk menjaga silaturahmi, saling memaafkan, dan menguatkan tekad bersama. “Di momen yang penuh berkah ini, mari kita saling berjabat tangan, saling memaafkan, jaga silaturahmi di antara kita untuk semakin menguatkan persatuan dan kesatuan. Bulatkan tekad, dengan semangat Mbangun Ndeso, Noto Kutho, kita wujudkan Grobogan yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan,” katanya. (jsa)
MUDIK GRATIS LEBARAN 2025: PEMKAB GROBOGAN FASILITASI 500 PEMUDIK PULANG KAMPUNG
Purwodadi–Lebaran menjadi momen yang dinanti perantau untuk kembali ke kampung halaman. Namun, keterbatasan biaya sering kali menjadi kendala Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan turut berperan dalam Program Mudik Gratis Lebaran 2025, yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama 35 pemerintah kabupaten/kota, guna memastikan warganya bisa merayakan Lebaran bersama keluarga. Sebagai bagian dari program ini, Pemkab Grobogan menyediakan 10 armada bus yang mengangkut 500 pemudik dari Jakarta. Setibanya di Purwodadi, mereka disambut langsung oleh Bupati Setyo Hadi dan Wakil Bupati Sugeng Prasetyo di Pendapa Kabupaten, didampingi Sekda Anang Armunanto, Rabu (26/3/2025). Antusiasme masyarakat terhadap program ini begitu tinggi. Secara keseluruhan, di seluruh Jawa Tengah, sebanyak 14.374 pemudik diberangkatkan menggunakan 289 armada bus dan kereta api dari Jakarta dan kota besar lainnya. Para peserta berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pekerja sektor informal dan penyandang disabilitas. Program ini menjadi solusi bagi mereka yang ingin merayakan Lebaran di kampung halaman tanpa terbebani biaya perjalanan. Pemkab Grobogan terus berupaya meningkatkan pelayanan bagi pemudik, memastikan perjalanan yang aman dan nyaman. Program ini tidak hanya memberikan fasilitas transportasi, tetapi juga menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap warganya, khususnya mereka yang bergantung pada pekerjaan di sektor informal. Mudik bukan sekadar perjalanan pulang, tetapi juga kesempatan untuk merayakan kebersamaan. Saat pemudik tiba di rumah dan bertemu keluarga, setiap lelah dalam perjalanan seketika terbayar. Dengan program ini, Pemkab Grobogan berharap semakin banyak warganya dapat merasakan kebahagiaan Lebaran tanpa terkendala biaya. (jsa)
Turut berbelasungkawa atas atas meninggalnya Bapak Sutarto, SH, M.Hum (Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah)
Semoga Almarhum Husnul Khatimah, diterima segala amal ibadahnya, diberikan tempat terindah di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran. Aamiin..
JELANG LEBARAN, PEMKAB GROBOGAN TINJAU HARGA SEMBAKO DAN KETERSEDIAAN BBM
Purwodadi— Menjelang Idulfitri 1446 H, Pemerintah Kabupaten Grobogan bersama Forkopimda dan jajaran perangkat daerah meninjau harga kebutuhan pokok serta ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG 3 kilogram. Pemantauan pada Selasa (25/3/2025) ini bertujuan memastikan stabilitas harga dan kelancaran distribusi menjelang Lebaran. Bupati Grobogan Setyo Hadi bersama Wakil Bupati Sugeng Prasetyo memulai tinjauan di Pasar Nglejok, Kota Purwodadi. Jika tahun sebelumnya pengecekan dilakukan di Pasar Induk Purwodadi, kali ini dipusatkan di lokasi berbeda untuk mendapatkan gambaran lebih luas. Dalam dialog dengan pedagang, harga beras terpantau stabil. “Sedangkan harga beras masih stabil,” ujar Bupati Setyo Hadi. Sementara itu, daging, bawang merah, dan cabai merah mengalami kenaikan dalam batas wajar. Minyakita dalam kemasan plastik juga dicek dan ditemukan sesuai takaran, yakni 1 liter. Dari pasar, rombongan bergerak ke SPBU untuk memastikan ketersediaan BBM dan kelancaran distribusinya. “Stok BBM untuk H-7 hingga H+7 Lebaran aman,” ujar Bupati. Pemantauan berlanjut ke SPBE, Terminal Purwodadi, dan Pos Pelayanan Terpadu Simpang Lima guna memastikan kesiapan fasilitas bagi pemudik. Tinjauan ini melibatkan Sekda Grobogan Anang Armunanto, Kapolres Grobogan AKBP Ike Yulianto Wicaksono, Dandim Grobogan Letkol. Kav. Barid Budi Susila, Ketua DPRD Grobogan Lusia Indah Artani, serta jajaran perangkat daerah terkait. Dengan memastikan harga terkendali, bahan bakar tersedia, dan sarana transportasi siap, Pemkab Grobogan berupaya menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat dalam menyambut Lebaran. (jsa)
GEBYAR PASAR MURAH GROBOGAN 2025: MERINGANKAN BEBAN, MENGGERAKKAN EKONOMI
Purwodadi— Senin pagi (24/3/2025), Alun-Alun Purwodadi dipadati warga yang datang untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Gebyar Pasar Murah Kabupaten Grobogan 2025 memasuki hari terakhirnya dan ditutup secara resmi oleh Bupati Grobogan, Bapak Setyo Hadi. Turut hadir dalam acara ini, Wakil Bupati, Bapak H. Sugeng Prasetyo, S.E., M.M., Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda) Anang Armunanto, serta jajaran pemerintah daerah. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-299 Kabupaten Grobogan, pasar murah ini menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah dalam meringankan beban masyarakat. Sejak sebelum Ramadan, program ini telah menyambangi 20 desa di 19 kecamatan. Khusus di Kecamatan Purwodadi, pasar murah digelar dua kali, termasuk dalam acara puncak di Alun-Alun Purwodadi. “Kami gelar pasar murah dengan memberikan subsidi bagi komoditas pangan sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat,” ujar Bupati Setyo Hadi. Sebanyak 92 stand turut meramaikan gelaran ini. Dua mekanisme diterapkan: subsidi komoditas bagi penerima kupon untuk menebus beras medium, minyak goreng, mie instan, dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga khusus, serta penjualan bebas oleh pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi UMKM, IKM, koperasi pasar tani, perusahaan retail, dan pelaku usaha kecil lokal. Tak hanya menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, pasar murah ini juga menjadi ajang kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Ratusan paket sembako gratis disalurkan kepada warga yang membutuhkan, berkat sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, perusahaan swasta, dan organisasi kemasyarakatan. PT BPR BKK Purwodadi, Bank Jateng, Bank Purwa Artha, HIPMI, Adinda Catering, IWAPI, GOW, dan Bhayangkari turut serta dalam inisiatif ini. “Stand tersebut terdiri dari perangkat daerah, sejumlah instansi, BUMN atau BUMD, organisasi profesi atau kemasyarakatan, perusahaan-perusahaan retail, dan pelaku usaha IKM-UMKM,” tandas Bupati Setyo Hadi. Lebih dari sekadar transaksi jual beli, Gebyar Pasar Murah 2025 menegaskan peran pemerintah sebagai fasilitator dalam menjaga stabilitas harga dan menggerakkan roda perekonomian daerah. Dengan sinergi yang terus terjalin, harapannya program seperti ini dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan. (jsa)
RAKOR PENGADAAN BARANG/JASA 2025: MENYELARASKAN PRIORITAS, MENGOPTIMALKAN ANGGARAN
Purwodadi – Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat maksimal. Prinsip ini bukan sekadar slogan, tetapi menjadi landasan utama dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa. Di Grobogan, komitmen ini kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung Riptaloka, Rabu (19/3/2025). Dalam forum ini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Grobogan, Heru Dwi Cahyono, S.STP., M.Si., menekankan pentingnya percepatan proses tender. Semakin cepat proses ini berjalan, semakin luas ruang bagi pengawasan dan evaluasi, sehingga kualitas hasilnya lebih terjaga. Namun, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar urusan teknis administrasi. Lebih dari itu, ia adalah bagian dari strategi pembangunan nasional. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menegaskan bahwa pengadaan harus mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri, memberdayakan UMKM, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan kata lain, setiap proyek yang dibiayai negara harus berdampak nyata bagi masyarakat. Di tengah upaya optimalisasi tersebut, pemerintah pusat menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Regulasi ini mengamanatkan agar pelaksanaan APBN dan APBD dilakukan lebih efisien, memastikan bahwa anggaran digunakan secara tepat guna dan tepat sasaran. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, efisiensi bukan hanya tentang menghemat anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap proyek yang dijalankan benar-benar prioritas, sesuai kebutuhan, dan memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat. Kebijakan efisiensi ini hadir di tengah proses pengadaan dini yang telah lebih dulu dilaksanakan oleh Pemkab Grobogan. Sejumlah proyek telah dirancang untuk tahun anggaran 2025, dengan 12 pekerjaan melalui mekanisme tender dan 20 pekerjaan melalui non-tender. Namun, dengan adanya arahan baru dari pemerintah pusat, langkah penyesuaian menjadi keharusan. Perangkat daerah kini didorong untuk menyusun ulang prioritas belanja. Proyek yang belum mendesak dapat dialihkan ke APBD tahun berikutnya, sehingga anggaran dapat dialokasikan secara lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang paling mendesak. Kabag Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Setda, Muhlisin, menegaskan bahwa hasil rakor ini akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menjalankan pengadaan barang dan jasa. Dengan kesiapan yang lebih matang dan perencanaan yang lebih terarah, setiap pekerjaan diharapkan berjalan sesuai jadwal dan menghasilkan manfaat yang maksimal bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Rakor diakhiri dengan sesi desk, memastikan setiap perangkat daerah memahami langkah-langkah teknis yang perlu diambil untuk menyesuaikan proses pengadaan dengan kebijakan efisiensi yang baru. Dengan langkah yang lebih terukur, pengadaan barang dan jasa tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan yang benar-benar efektif. (jsa)
BUPATI GROBOGAN HADIRI RAKOR KPK: PENGUATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DI DAERAH
Yogyakarta – Pemerintahan yang bersih tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga komitmen para pemimpin dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran publik. Prinsip inilah yang menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Rabu (19/3/2025). Dalam forum tersebut, Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa kepala daerah memiliki peran sentral dalam menjaga tata kelola keuangan yang bersih. Tidak hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga bagaimana membangun budaya antikorupsi yang kuat di lingkungan birokrasi. Bupati Grobogan, Setyo Hadi, turut hadir dalam rakor ini, didampingi Sekda Grobogan, Anang Armunanto. Ketua DPRD Kabupaten Grobogan, Lusia Indah Artani, juga mengikuti jalannya diskusi yang mempertemukan kepala daerah dari berbagai provinsi untuk memperkuat sinergi dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu isu utama yang dibahas adalah pengawasan dana desa. Setyo Budiyanto menyoroti bahwa meskipun nilainya lebih kecil dibandingkan anggaran daerah, potensi penyimpangannya tetap tinggi jika tidak dikelola dengan transparan. Ia menekankan pentingnya pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaporan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. KPK juga menyoroti rendahnya nilai Monitoring Center Prevention (MCP) di sektor pengadaan barang dan jasa. Setyo menjelaskan bahwa sistem ini menjadi indikator utama dalam upaya pencegahan korupsi. Jika MCP masih rendah, risiko penyalahgunaan anggaran tetap tinggi. Oleh karena itu, kepala daerah diminta untuk memperketat sistem pengawasan internal guna meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia. Selain itu, Setyo menyinggung kasus yang baru diungkap KPK di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Ia menyoroti pola penyalahgunaan anggaran yang terus berulang di berbagai daerah, mulai dari pengaturan proyek hingga gratifikasi dalam proses pengadaan. Kasus ini, menurutnya, menjadi pelajaran penting bagi kepala daerah agar lebih berhati-hati dalam kebijakan anggaran. Pokok pikiran (pokir) DPRD juga menjadi perhatian dalam rakor ini. Setyo menegaskan bahwa pokir seharusnya menjadi sarana menyalurkan aspirasi masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Jika disalahgunakan, hal ini dapat memicu konflik kepentingan yang berujung pada tindak pidana korupsi. Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa meski pengawasan KPK terhadap pemerintahan daerah tidak selalu tampak, proses monitoring tetap berjalan. Kepala daerah telah melalui proses panjang sebelum menjabat, dan tantangan berikutnya adalah menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan profesional. Pemerintah Kabupaten Grobogan terus berkomitmen untuk memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta meningkatkan efektivitas pengawasan internal. Dengan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan KPK, transparansi diharapkan tidak sekadar menjadi wacana, tetapi benar-benar diwujudkan dalam setiap kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan berkontribusi bagi pembangunan yang lebih baik. (jsa)
BUPATI GROBOGAN AJAK WARGA BERSINERGI DUKUNG PROGRAM PEMERINTAH DAN CIPTAKAN SITUASI ADEM AYEM
Gubug – Safari Ramadan di Masjid Jami’ Al Mu’allimin, Dusun Tegalrejo, Desa Penadaran, Kecamatan Gubug, menjadi ajang silaturahmi sekaligus penyampaian arah pembangunan daerah. Pada Jumat (14/3/2025), Bupati Grobogan, Setyo Hadi, menegaskan pentingnya sinergi antara desa, kabupaten, provinsi, dan pusat agar pembangunan berjalan optimal dan berkelanjutan. Salah satu program yang tengah disiapkan adalah Koperasi Desa Merah Putih, sebuah inisiatif pemerintah pusat yang didukung dana APBN. Program ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan warga desa. Bupati meminta pemerintah desa untuk bersiap agar koperasi ini dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Di hadapan warga, Bupati Setyo Hadi juga memohon doa dan dukungan agar amanah yang diemban bersama Wakil Bupati Sugeng Prasetyo dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, pembangunan hanya bisa berhasil jika didukung oleh masyarakat, terutama dengan menjaga situasi yang aman, kondusif, dan adem ayem. Stabilitas lingkungan menjadi faktor utama agar setiap kebijakan pemerintah dapat terlaksana dengan baik. Selain silaturahmi dan sosialisasi program, Safari Ramadan ini juga menjadi momen berbagi. UPZ Kecamatan Gubug yang melibatkan ASN, Korwilcam Pendidikan, desa, dan SMP berhasil menghimpun lebih dari Rp151 juta. Dana tersebut disalurkan melalui Baznas untuk bantuan biaya hidup Rp62,5 juta bagi 250 mustahik serta bantuan renovasi masjid senilai Rp15 juta. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan turut menyalurkan bantuan beras bagi masyarakat, sementara BUMN dan BUMD memberikan bingkisan untuk PKM Masjid. UPZ Kemenag juga berkontribusi dengan menyalurkan paket sembako bagi warga yang membutuhkan. Acara ditutup dengan mauidhah hasanah yang menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dan menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah. Safari Ramadan bukan sekadar agenda tahunan, tetapi juga wujud nyata kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Grobogan yang lebih sejahtera dan adem ayem. (jsa)
RAKOR LINTAS SEKTORAL: GROBOGAN SIAPKAN STOK PANGAN, INFRASTRUKTUR, DAN KEAMANAN JELANG IDUL FITRI
Purwodadi — Lebaran semakin dekat. Masyarakat bersiap menyambut hari kemenangan, sementara pemerintah daerah memastikan seluruh kebutuhan dan layanan publik tetap terjaga. Stabilitas harga, ketersediaan pangan, kesiapan infrastruktur, serta pengamanan arus mudik menjadi perhatian utama dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral-TPID yang digelar di Gedung Riptaloka, Kamis (13/3/2025). Bupati Grobogan, Setyo Hadi, menekankan pentingnya menjaga harga bahan pokok tetap terkendali agar tidak mengalami lonjakan yang memberatkan masyarakat. Untuk itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pertanian, serta Dinas Peternakan dan Perikanan diminta memperkuat pemantauan pasar, menjaga kelancaran distribusi, dan memastikan ketersediaan stok. Selain memastikan stabilitas harga, pemerintah daerah juga berfokus pada kesiapan infrastruktur. Ruas jalan yang digunakan pemudik harus dalam kondisi optimal, termasuk terminal, stasiun, dan fasilitas pendukung lainnya. Marka jalan serta rambu lalu lintas perlu dicek ulang, sementara jalur yang terdampak banjir harus segera diperbaiki agar tidak menghambat arus mudik. Aspek cuaca juga menjadi perhatian. Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, mengingatkan bahwa hujan dengan intensitas tinggi masih berpotensi menyebabkan banjir dan longsor. Oleh karena itu, pemantauan debit sungai serta kondisi tanggul harus dilakukan secara berkala. Ia juga menekankan pentingnya kesiapan sektor transportasi dan kesehatan dalam menghadapi peningkatan aktivitas masyarakat menjelang Lebaran. Dari sisi transportasi, kesiapan armada angkutan Lebaran menjadi prioritas. Pengawasan di perlintasan sebidang juga diperketat guna meningkatkan keselamatan pemudik. Sementara itu, sektor kesehatan diperkuat dengan pos pelayanan kesehatan terpadu, puskesmas siaga 24 jam, serta ketersediaan obat-obatan dan alat medis yang memadai untuk menangani kemungkinan kecelakaan lalu lintas atau kondisi darurat lainnya. Kepala Dinas Kesehatan memastikan bahwa stok obat dan tenaga medis telah disiapkan, terutama di jalur-jalur mudik yang berpotensi mengalami lonjakan pasien. Aspek keamanan pun menjadi perhatian serius. Kapolres Grobogan melaporkan bahwa pihaknya telah memetakan potensi kerawanan, baik terkait bencana alam maupun tindak kriminal seperti pencurian kendaraan bermotor dan kejahatan di pusat keramaian. Sebanyak 456 personel gabungan disiagakan di titik-titik strategis, termasuk pos pengamanan dan pos terpadu di Simpang Lima. Fokus pengamanan mencakup tempat ibadah, lokasi wisata, pusat perbelanjaan, terminal, dan stasiun. Selain itu, patroli intensif dilakukan untuk memastikan situasi tetap kondusif selama periode mudik dan perayaan Lebaran. Dari sisi perekonomian, Disperindag melaporkan bahwa harga bahan pokok relatif stabil, meskipun terjadi kenaikan pada beberapa komoditas seperti bawang merah, cabai rawit hijau, dan bawang bombai. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah bekerja sama dengan Bulog menggelar operasi pasar serta memantau harga harian bersama Satgas Pangan Polres Grobogan. Sejumlah langkah stabilisasi terus diperkuat, termasuk pemantauan rutin harga bahan pokok, pelaksanaan pasar murah, serta fasilitasi bazar UMKM. Pemerintah juga meningkatkan pengawasan barang beredar, mengajukan penambahan alokasi LPG 3 kg, dan membagikan bibit cabai gratis kepada masyarakat. Selain itu, call center dan pusat informasi disiapkan untuk memberikan akses cepat terkait ketersediaan dan harga pangan. Wakil Bupati Sugeng Prasetyo menekankan bahwa kesiapan teknis harus diiringi dengan pengelolaan informasi yang baik. Menjelang Lebaran, banyak pemudik pulang kampung, termasuk figur publik asal Grobogan. Jika harga bahan pokok melonjak, pasokan barang terganggu, atau infrastruktur tidak siap, hal ini bisa cepat menjadi sorotan di media sosial dan berdampak pada citra daerah. Oleh karena itu, langkah antisipatif perlu dilakukan agar situasi tetap stabil dan kondusif. Ketua DPRD Grobogan juga menyoroti pentingnya penerangan jalan umum, terutama di jalur-jalur utama mudik dan daerah rawan kecelakaan. Ia meminta agar lampu jalan yang tidak berfungsi segera diperbaiki guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Rapat koordinasi ini menegaskan bahwa kebutuhan pokok masyarakat masih aman, stok BBM mencukupi, serta infrastruktur jalan dan sarana pendukung mudik telah dipersiapkan dengan baik. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrem dan mengikuti informasi resmi terkait arus mudik. Dengan koordinasi lintas sektor yang matang, diharapkan Idulfitri tahun ini dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan bagi masyarakat Grobogan. (jsa)