Mendorong Kemandirian Ekonomi, Perempuan Desa Kandangrejo Dibekali Ilmu Kemasan dan Standarisasi Usaha
Desa Kandangrejo, Grobogan, 16 Agustus 2025 – PPK ORMAWA IMM Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Semarang kembali melanjutkan rangkaian Sekolah Perempuan Plus 2025 di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan. Kegiatan ini digelar sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi perempuan desa melalui pemanfaatan potensi lokal. Materi yang diberikan kali ini adalah Perempuan Teliti Standarisasi Wirausaha, yang merupakan chapter ketiga dari rangkaian pelatihan sebelumnya. Sesi ini menghadirkan narasumber dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bapak Agung Sri Kuncoro selaku Pembina Industri Bidang Agro. Beliau membawakan materi seputar teori pengemasan produk serta pengetahuan mengenai merek dan label.Pelatihan mencakup pembahasan menyeluruh, mulai dari perbedaan wadah dengan kemasan, fungsi dan jenis kemasan, kualitas bahan pengemas, hingga simbol kode plastik yang aman digunakan. Selain itu, peserta juga diperkenalkan dengan teknologi pengemasan modern, konsep merek dan label, serta regulasi yang mengatur standar pengemasan produk. Dalam penyampaiannya, Bapak Agung menegaskan bahwa kemasan tidak sekadar pelindung produk, tetapi juga faktor penting dalam meningkatkan daya tarik dan daya tahan produk. “Pemilihan kemasan yang tepat akan membuat produk lebih awet sekaligus menarik di mata konsumen. Karena itu, dalam berwirausaha kita harus jeli memilih dan mengolah kemasan agar memiliki nilai lebih,” jelasnya. Pelatihan ini menjadi lanjutan dari sesi sebelumnya yang membahas potensi komoditas bawang merah dan strategi pengembangannya. Melalui rangkaian kegiatan ini, perempuan Desa Kandangrejo diharapkan memiliki keterampilan praktis sekaligus wawasan kewirausahaan untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai jual tinggi. Ketua Tim Pelaksana, Reffi, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas kelancaran kegiatan. “Alhamdulillah, pelatihan hari ini berjalan dengan baik. Harapan kami, ibu-ibu tidak hanya berhenti pada pengemasan sederhana, tetapi mampu meningkatkan kualitas kemasan agar lebih kompetitif,” ujarnya. Kepala Desa Kandangrejo, Bapak Widi Rifa’i, juga memberikan dukungan positif terhadap program ini. “Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat. Saya yakin ibu-ibu desa akan semakin kreatif dan mandiri dalam mengembangkan produknya,” ungkapnya. Ke depan, rangkaian Sekolah Perempuan Plus 2025 akan berlanjut dengan materi pemasaran, yang kembali mengangkat potensi bawang merah sebagai komoditas unggulan. Sesi tersebut rencananya akan menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan kolaborasi mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat, program ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan perempuan desa yang berkelanjutan dan berdampak nyata.
Bupati Grobogan Tegaskan Penguatan Kinerja ASN dan Akselerasi Pembangunan Melalui Kesepakatan KUA-PPAS 2026
Purwodadi — Momentum penguatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan akselerasi pembangunan daerah menjadi fokus utama dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kabupaten Grobogan, Kamis (14/8/2025). Bupati Grobogan, Setyo Hadi, hadir langsung dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Grobogan, Hj. Lusia Indah Aryani, di Gedung Paripurna I. Agenda rapat meliputi persetujuan pemberian tambahan penghasilan bagi ASN, persetujuan pinjaman daerah, serta penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026. Dalam sambutannya, Bupati Setyo Hadi menekankan bahwa tambahan penghasilan ASN bukan sekadar insentif, melainkan hasil pertimbangan matang dari beban kerja, prestasi, dan faktor objektif lain. “Tambahan penghasilan ASN yang diberikan berdasarkan beberapa pertimbangan baik dari beban kerja, hingga prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk meningkatkan kinerja ASN yang meliputi PNS dan PPPK,” ujarnya. Ia berharap, pemberian tambahan penghasilan ini dapat memacu ASN bekerja lebih profesional, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dan selaras dengan prinsip Reformasi Birokrasi. Sejalan dengan upaya meningkatkan kinerja ASN, rapat juga membahas strategi akselerasi pembangunan daerah melalui rencana pinjaman senilai Rp 200 miliar pada tahun 2026. Pinjaman tersebut direncanakan untuk membiayai program unggulan kabupaten, termasuk pengendalian banjir dalam rangka penataan kota Purwodadi dan pembangunan infrastruktur jalan. Menurut Bupati, besaran pinjaman telah disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, memperhitungkan kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan prioritas pembangunan, meskipun tetap mempertimbangkan pembayaran pokok dan bunga pinjaman setiap tahun. Terkait APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 2.837.476.530.000, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp 3.037.276.530.000. Dengan demikian, tercatat defisit sebesar Rp 199.800.000.000. Pembiayaan netto dianggarkan surplus Rp 199.800.000.000, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tercatat nol rupiah. Setelah penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS, tahap berikutnya adalah penyampaian Nota Keuangan APBD, yang direncanakan pada minggu kedua September 2025. Dengan jadwal tersebut, pembahasan RAPBD 2026 diharapkan selesai tepat waktu, paling lambat minggu keempat November 2025. Bupati Setyo Hadi menutup sambutannya dengan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD, Badan Anggaran, dan komisi-komisi yang terlibat dalam proses pembahasan. “Semoga kerja sama dan sinergi yang baik ini, dapat terus kita pertahankan dan tingkatkan dalam pelaksanaan pembangunan ke depan,” ujarnya. Dengan kesepakatan ini, Kabupaten Grobogan menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan ASN, dan memastikan program pembangunan strategis berjalan lancar demi manfaat masyarakat secara luas. (jsa)
Pemkab Grobogan Mantapkan Langkah Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis
Purwodadi — Upaya membangun generasi sehat dan cerdas di Kabupaten Grobogan semakin nyata. Rabu (13/8/2025), rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digelar di ruang rapat Wakil Bupati, dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Anang Armunanto bersama perangkat daerah dan instansi terkait. Satgas ini dibentuk sebagai tindak lanjut Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ dan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 500.1/654/2025. Struktur satgas menempatkan Bupati dan Wakil Bupati sebagai pengarah, Sekda sebagai ketua, Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai wakil ketua, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan sebagai sekretaris. Keanggotaan diperluas hingga unsur Forkopimda, Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, dan koordinator program MBG di tingkat kabupaten. Rapat berlangsung konstruktif dengan fokus membahas berbagai aspek penting. Mulai dari kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mekanisme pendataan penerima manfaat, hingga pengelolaan limbah kemasan agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan. Hingga 13 Agustus, empat SPPG telah beroperasi di beberapa lokasi, sementara 22 SPPG lainnya sudah terverifikasi namun belum memulai layanan. Diskusi juga menyoroti sasaran penerima manfaat dan mekanisme koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari persiapan operasional program. Program MBG menyasar peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Satgas menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dengan Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, DP3AKB, hingga bidan desa. Selain itu, ketersediaan dan stabilitas rantai pasok pangan lokal yang aman, terjangkau, dan berkualitas juga menjadi perhatian, seiring upaya mengantisipasi dampak lingkungan dari sisa makanan dan kemasan. Sekda Anang menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pembangunan SPPG. “Pemda mendukung sepenuhnya program MBG ini. Bila memungkinkan, Satgas atau perwakilan bisa memantau langsung SPPG, baik yang sudah beroperasi maupun yang telah terverifikasi namun belum operasional,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa seluruh kegiatan Satgas akan dilaporkan secara berkala kepada Bupati, sehingga pemantauan dan tindak lanjut dapat dilakukan secara harian. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi bagi penyelenggaraan program yang terencana, akuntabel, dan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Grobogan berkomitmen memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi kesehatan generasi penerus — sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan. (jsa)
Pengukuhan Paskibraka Grobogan 2025, Simbol Tekad dan Semangat Kemerdekaan
Menyongsong momen sakral peringatan kemerdekaan, 71 putra-putri terbaik Grobogan resmi dikukuhkan sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Grobogan Tahun 2025. Mereka terpilih melalui proses seleksi ketat sejak April lalu, menyaring ratusan pelajar SMA dan MA dari 19 kecamatan. Pengukuhan berlangsung khidmat di Pendapa Kabupaten, Rabu (13/8/2025), dipimpin langsung oleh Bupati Grobogan Setyo Hadi. Sekda Anang Armunanto turut menyaksikan prosesi ini bersama Wakil Bupati Sugeng Prasetyo serta jajaran forkopimda, memberi dukungan penuh bagi para paskibraka yang akan mengemban tugas mulia pada upacara 17 Agustus mendatang. Sebelumnya, para anggota telah menjalani pembinaan intensif oleh tim pelatih gabungan dari unsur TNI, Polri, dan instansi terkait. Selama pelatihan, mereka tidak hanya mengasah keterampilan baris-berbaris, tetapi juga membangun disiplin, ketangguhan, dan kekompakan sebagai satu tim. Tahapan akhir persiapan akan dilanjutkan dengan gladi kotor pada 14 Agustus, gladi bersih pada 15 Agustus, serta hari tenang sebelum puncak peringatan kemerdekaan. Mereka bukan sekadar pengibar bendera, tetapi perwujudan tekad generasi muda Grobogan yang siap menjaga persatuan dan menyalakan semangat kemerdekaan di setiap langkahnya. Pemkab Grobogan berkomitmen membina generasi penerus bangsa agar memiliki integritas, kecakapan, dan jiwa kepemimpinan yang kuat. Bekal ini diharapkan menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan masa depan dan mewujudkan masyarakat yang maju, berdaya saing, serta berkarakter.
Grobogan Matangkan Langkah Menuju Kabupaten Sehat 2025
Purwodadi — Grobogan kembali memantapkan langkah menuju predikat Kabupaten Sehat tingkat nasional. Seluruh pemangku kepentingan dikumpulkan untuk memastikan setiap indikator penilaian terpenuhi, dengan tujuan akhir menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Senin (11/8/2025), Wakil Bupati Grobogan Bapak Sugeng Prasetyo memimpin forum finalisasi persiapan verifikasi lanjutan di Ruang Rapat Wakil Bupati. Kegiatan ini dihadiri Ketua Forum Grobogan Sehat (FGS) Ibu Suyatun Setyo Hadi, Wakil Ketua FGS Ibu Puji Sugeng Prasetyo, jajaran perangkat daerah, BUMD, dan tokoh masyarakat. Forum yang dipandu Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan Anang Armunanto membahas secara rinci aspek teknis penilaian. Topik yang diulas mencakup kelengkapan data dukung, komponen indikator pada masing-masing tatanan, inovasi yang akan ditonjolkan, hingga strategi paparan untuk menghadapi tim penilai pusat. “Secara garis besar, dari rekap penilaian mandiri dan provinsi, kita perlu mencermati betul indikator dari masing-masing tatanan agar dimaksimalkan lagi,” ujar Sekda Anang. Ia menegaskan, seluruh perangkat daerah perlu mempersiapkan diri dengan serius. “Kita harus benar-benar punya komitmen untuk mempertahankan Padapa, tetapi juga punya keinginan untuk sampai Wiwerda, lebih-lebih Wistara,” lanjutnya, merujuk pada tiga tingkatan penghargaan Kabupaten/Kota Sehat. Kabupaten Grobogan pernah meraih Swasti Saba Padapa pada 2023, sebuah pengakuan bagi daerah yang berhasil menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Pencapaian berikutnya adalah Swasti Saba Wiwerda di tingkat pembinaan, dan peringkat tertinggi Swasti Saba Wistara di tingkat pengembangan. Program Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dilaksanakan mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005. Penilaian mencakup sembilan tatanan, mulai dari kehidupan masyarakat sehat dan mandiri; permukiman dan fasilitas umum; pendidikan; pasar; pariwisata; transportasi dan tertib lalu lintas; perkantoran dan perindustrian; perlindungan sosial; hingga pencegahan dan penanganan bencana. Melalui forum ini, Wakil Bupati Sugeng menegaskan komitmen Pemkab Grobogan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan layak bagi masyarakat, sembari mengajak seluruh pihak bekerja sama demi hasil terbaik pada verifikasi nanti. Bagi Grobogan, target KKS 2025 bukan semata soal penghargaan. Lebih penting, ini menjadi langkah bersama menjaga kualitas hidup warga dan membangun lingkungan yang sehat. Dengan sinergi yang terjaga, Grobogan terus memperkuat langkah dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman. Setiap upaya bukan hanya demi penilaian, tetapi demi memastikan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dari hari ke hari. (jsa)
Speling: Hadirkan Dokter Spesialis Langsung ke Pelosok Desa Grobogan
Berikut Jadwal Lengkap Speling ke Pelosok Desa: Selengkapnya Klik dibawah ini
Pemkab Grobogan Dukung Program Speling untuk Perluas Akses Layanan Kesehatan Warga Desa
Purwodadi — Bagi sebagian masyarakat pedesaan, pergi ke rumah sakit bukan sekadar soal waktu dan biaya. Jarak tempuh yang jauh, keterbatasan transportasi, hingga kesulitan izin kerja sering kali menjadi kendala nyata dalam mengakses layanan medis tingkat lanjut. Di sinilah program Dokter Spesialis Keliling (Speling) hadir sebagai jawaban atas kebutuhan dasar tersebut. Speling merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang kini telah menjangkau seluruh kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Grobogan. Dalam siaran dialog interaktif di Radio Purwodadi FM, Rabu (6/8/2025), Wakil Bupati Grobogan H. Sugeng Prasetyo hadir sebagai narasumber bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Dinas Kesehatan. Dalam dialog yang berlangsung hangat, para narasumber memaparkan bahwa Speling adalah layanan kesehatan keliling yang menghadirkan pemeriksaan dokter spesialis secara gratis bagi warga desa yang kesulitan menjangkau rumah sakit. “Program ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan hingga ke pelosok desa,” ujar Wabup Sugeng. Beliau menambahkan, “Program ini tidak dipungut biaya,” menegaskan pentingnya menjangkau mereka yang selama ini belum tersentuh layanan spesialis. Tak sekadar skrining, Speling memberikan layanan pemeriksaan langsung oleh dokter spesialis. Jenis pelayanannya mencakup deteksi dini penyakit menular seperti TBC dan kanker serviks, pemeriksaan kesehatan jiwa, penyakit kusta, hingga pemantauan kondisi ibu hamil dan anak-anak. Kelompok rentan seperti lansia juga menjadi prioritas dalam kegiatan ini. Pelaksanaan Speling di Grobogan didukung oleh berbagai fasilitas layanan kesehatan, termasuk RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi, RSUD Ki Ageng Selo Wirosari, RSUD Ki Ageng Getas Pendowo Gubug, RS Islam Purwodadi, RS Panti Rahayu, RSU Permata Bunda, RS PKU Muhammadiyah Gubug, RS Habibullah Gabus, RS Tri Medika Ketapang, serta RS Sekar Laras. Kolaborasi ini memungkinkan layanan menjangkau 72 desa di 19 kecamatan, berdasarkan pemetaan wilayah oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Grobogan menyambut baik dan mendukung penuh pelaksanaan program Speling sebagai bagian dari upaya kolektif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Dukungan tersebut diwujudkan melalui koordinasi lintas sektor agar program berjalan optimal di setiap titik pelayanan. Melalui pendekatan jemput bola, Speling menghadirkan layanan dokter spesialis langsung di tengah-tengah warga desa. Program ini memotong sekat antara fasilitas kesehatan dan masyarakat, menjadikan layanan medis lebih dekat, lebih terjangkau, dan lebih terasa kehadirannya. Sebuah upaya yang mungkin terlihat sederhana, namun membawa dampak besar bagi mereka yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Pemerintah Kabupaten Grobogan meyakini bahwa kesehatan adalah hak setiap warga, tanpa memandang di mana mereka tinggal. Melalui program Speling, pemerintah berupaya memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang layak dapat diakses secara merata, termasuk oleh masyarakat di wilayah yang paling membutuhkan. Setiap langkah ini menjadi cerminan komitmen untuk menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, lebih manusiawi, dan merata bagi seluruh warga. (jsa)
Sekda Grobogan Buka Apel Satlinmas: Disiplin, Silaturahmi, dan Akses Jaminan Sosial
Purwodadi — Di tengah dinamika sosial dan tantangan ketertiban yang terus berkembang, keberadaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) tetap menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan. Mereka hadir paling dekat dengan warga—menjaga ketentraman lingkungan, membantu penanganan bencana, hingga memastikan jalannya proses demokrasi secara aman dan tertib. Selasa (5/8/2025), Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, membuka Apel Gelar Pasukan dan Lomba Peraturan Baris Berbaris (PBB) bagi anggota Satlinmas se-Kabupaten Grobogan. Kegiatan yang digelar oleh Satpol PP Kabupaten Grobogan di halaman Kantor Setda ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas dan mempererat kebersamaan antarsesama anggota, sekaligus memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam arahannya, Sekda Anang Armunanto menyoroti bahwa Satlinmas bukan hanya pelengkap aktivitas desa, melainkan bagian penting dari sistem ketahanan sosial masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, anggota Satlinmas memiliki sembilan tugas pokok dan dua tugas tambahan—mulai dari menjaga ketertiban umum, membantu penanggulangan bencana, hingga mendukung pelaksanaan pemilu dan kegiatan sosial lainnya. “Satlinmas memiliki peran yang strategis dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Grobogan,” ujar Sekda. Saat ini terdapat 12.106 anggota Satlinmas yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan. Jumlah tersebut mencerminkan kekuatan sosial yang besar, namun juga menjadi tantangan dalam hal pembinaan, peningkatan kapasitas, dan kesejahteraan anggota. Sekda tidak menutup mata terhadap berbagai keterbatasan yang masih dihadapi, mulai dari usia anggota yang sebagian besar telah lanjut, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga minimnya dukungan anggaran. Meski demikian, ia menyampaikan keyakinannya bahwa dedikasi, loyalitas, dan kerja keras anggota Satlinmas akan tetap menjadikan peran mereka relevan dan semakin dibutuhkan masyarakat. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah, Sekda menyampaikan harapan agar para anggota Satlinmas dapat memperoleh akses terhadap program jaminan sosial, baik dalam bentuk jaminan kesehatan maupun jaminan ketenagakerjaan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia menegaskan pentingnya perhatian terhadap mereka yang setiap hari berada di garis depan pelindungan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Sementara itu, lomba PBB yang menjadi rangkaian kegiatan apel diharapkan dapat menumbuhkan kembali semangat pengabdian anggota. Tidak hanya mengasah kedisiplinan dan kekompakan, kegiatan ini juga menjadi ruang belajar bersama dan membentuk ketangguhan—baik secara individu maupun sebagai tim. “Saya berharap kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi, menimba ilmu, membentuk sikap mental dan penampilan yang lebih baik, serta meningkatkan jiwa pengabdian dan jiwa korsa,” tambah Sekda. “Kalah dan menang itu biasa. Yang penting semangatnya.” Lebih dari sekadar kompetisi, kegiatan ini menjadi bagian dari proses membangun karakter dan mentalitas. Disiplin, tanggung jawab, kekompakan, serta kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat adalah bekal penting bagi para anggota Satlinmas dalam menjalankan tugas sosial kemasyarakatan yang penuh dinamika. Apel gelar pasukan dan lomba PBB ini menjadi pengingat bahwa ketertiban dan ketenteraman tidak hanya dijaga dari ruang-ruang pemerintahan, tetapi tumbuh dari dedikasi orang-orang yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Peran Satlinmas, meski sering luput dari perhatian, justru menjadi fondasi penting dalam menjaga keteraturan sosial, respons cepat terhadap krisis, dan solidaritas warga. Pemerintah Kabupaten Grobogan berkomitmen untuk terus memperkuat peran Satlinmas melalui pembinaan yang berkelanjutan. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sekaligus, namun langkah-langkah kecil yang konsisten diyakini akan memberi dampak nyata. Karena dalam kesederhanaan tugas mereka, tergambar ketulusan dan keteguhan hati untuk menjaga lingkungan tetap aman, tertib, dan penuh kepedulian. (jsa)
Pelatihan APU–PPT Digelar BPR Purwa Artha, Pemkab Grobogan Dorong Nilai Kepatuhan Menjadi Praktik Sehari-hari
Yogyakarta — Di tengah meningkatnya risiko kejahatan lintas negara, sektor keuangan dituntut lebih adaptif dan tangguh. PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) menjawab tantangan ini dengan menyelenggarakan pelatihan Anti-Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM), serta Perlindungan Konsumen, Sabtu (2/8/2025), di Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran komisaris, direksi, hingga seluruh staf pelaksana. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, hadir membuka acara dan memberikan arahan. Dalam sambutannya, Sekda mengapresiasi langkah BPR Bank Purwa Artha sebagai BUMD yang menunjukkan kesungguhan dalam memperkuat sistem pengendalian internal serta membangun budaya kerja yang akuntabel. “Bagi semua, baik komisaris, direksi, hingga staf pelaksana yang bekerja di BPR, wajib mengikuti pelatihan APU–PPT. Tujuannya agar semuanya tahu dan mampu memitigasi sekecil mungkin peluang-peluang terjadinya tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme,” ujarnya. Sekda juga menegaskan bahwa keberhasilan BPR Bank Purwa Artha bukan hanya tentang pertumbuhan keuangan, tetapi juga keberhasilan menjaga kepercayaan. Sebagai BUMD yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan, BPR Bank Purwa Artha berperan strategis sebagai instrumen pembangunan daerah. Dalam konteks itu, ia mengajak seluruh pegawai untuk terus menjaga marwah kelembagaan. “Inilah rumah kita, inilah tempat kita bekerja. Dari sinilah kehidupan kita sehari-hari mayoritas dipenuhi,” ucapnya menyentuh, menegaskan bahwa loyalitas dan tanggung jawab terhadap lembaga adalah bagian dari pengabdian terhadap daerah. Pelatihan menghadirkan narasumber utama Dr. Mohamad Mahsun—akademisi dan praktisi akuntansi forensik. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai risiko dan tantangan yang dihadapi sektor jasa keuangan, sekaligus pentingnya menjaga kepatuhan terhadap regulasi, termasuk yang diatur dalam POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang APU, PPT, dan PPPSPM. Sebagai informasi, TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) merujuk pada upaya menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan agar terlihat sah. TPPT (Tindak Pidana Pendanaan Terorisme) berkaitan dengan pembiayaan aktivitas terorisme, sementara PPPSPM mencakup pendanaan untuk pengembangan, produksi, dan penyebaran senjata pemusnah massal seperti senjata nuklir dan biologis. Ketiga bentuk kejahatan ini menjadi perhatian khusus di sektor jasa keuangan karena berdampak langsung pada stabilitas nasional. Untuk itu, lembaga keuangan diharapkan dapat melakukan identifikasi, pelaporan, hingga pemblokiran aset secara serta merta bila ditemukan indikasi pelanggaran. Pemkab Grobogan berharap, nilai-nilai integritas yang ditanam melalui pelatihan ini dapat tumbuh menjadi budaya kerja yang mengakar, bukan sekadar agenda formalitas. Seperti disampaikan Sekda Anang Armunanto, pelatihan semacam ini jangan hanya dianggap sebagai rutinitas tahunan, tetapi benar-benar diikuti, dicerna, dan dipahami. Dengan begitu, potensi penyimpangan dapat diminimalkan sejak dini dan seluruh insan lembaga keuangan daerah lebih siap menghindari risiko pidana TPPU, TPPT, maupun PPPSPM. Langkah ini merefleksikan kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan entitas keuangan lokal. Bahwa keberlanjutan lembaga publik tidak cukup hanya ditopang oleh profesionalisme teknis, tetapi juga harus dibangun di atas fondasi integritas dan keberpihakan pada nilai-nilai akuntabilitas. Pemkab Grobogan akan terus mendorong agar transformasi ini tidak berhenti pada pelatihan semata, melainkan menjadi bagian dari kebiasaan kelembagaan yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. (jsa)