Bupati Grobogan Ajak Kepala Desa Perkuat Guyub Rukun dan Perhatian terhadap Warga Miskin Ekstrem
Grobogan — Kepemimpinan di tingkat desa bukan soal kuasa, melainkan tentang pelayanan dan kedekatan dengan masyarakat. Pesan itu disampaikan Bupati Grobogan, Setyo Hadi, saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa se-Kecamatan Grobogan yang digelar di Pendapa Kecamatan Grobogan, Selasa (7/10/2025). Dalam suasana pertemuan yang hangat, Bupati mengingatkan bahwa baik bupati maupun kepala desa pada dasarnya memiliki posisi yang sama, yakni sebagai pelayan masyarakat. “Bupati itu bukan penguasa. Begitu juga kades dan lurah, semuanya pelayan masyarakat,” terangnya. Ia mengajak seluruh kepala desa dan perangkatnya untuk menjaga kebersamaan serta mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan. “Kalau ada masalah, selesaikan dengan baik-baik, dimusyawarahkan,” tegasnya. Salah satu perhatian utama Bupati Setyo Hadi dalam forum tersebut adalah penanganan kemiskinan ekstrem. Ia meminta jajaran pemerintah desa untuk lebih peka terhadap kondisi warganya dan aktif melakukan pendataan sebagai dasar penanganan yang tepat sasaran. “Kades, kadus harus tahu warganya yang miskin ekstrem. Tolong dicatat, dilaporkan. Nanti kabupaten akan menyorot betul-betul,” pesannya. Selain menyoroti persoalan sosial, Bupati juga mendorong penguatan ekonomi desa melalui peran koperasi. Ia mengajak pengurus Koperasi Desa Merah Putih untuk terus menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat agar koperasi dapat menjadi penggerak perekonomian lokal dan membuka peluang usaha bagi warga desa. Sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Bupati menekankan pentingnya dukungan semua pihak terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia berharap seluruh jajaran pemerintah desa berperan aktif menyukseskan program ini sebagai bagian dari komitmen bersama membangun generasi yang sehat dan kuat. “Saya garis bawahi kerjasamanya yang baik semuanya, kades, lurah, camat. Program bupati, camat, kades harus sinkron dan selaras,” ujarnya. Bupati Setyo Hadi menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang selaras dan berkelanjutan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas wilayah, karena suasana desa yang tenteram akan menjadi landasan bagi pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik yang efektif. “Jagalah desanya masing-masing tetap adem, jangan sampai ada keramaian atau provokasi yang tidak jelas,” pesannya. Camat Grobogan, Hj. Suprapti, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan rakor ini menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kecamatan Grobogan secara berkala melaksanakan rakor pemerintahan desa dan anjangsana ke desa-desa. Langkah ini menjadi media untuk meninjau capaian bulan sebelumnya serta menyusun rencana kerja ke depan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Suprapti juga mengapresiasi pembangunan Pendapa Kecamatan yang kini difungsikan sebagai ruang serbaguna. Bangunan ini telah menjadi tempat kegiatan publik, sosialisasi kebijakan, hingga sarana edukasi anak-anak, sehingga memperkuat peran kecamatan sebagai simpul pelayanan masyarakat. Dalam paparannya, Camat menyebut sejumlah capaian wilayahnya. Seluruh desa di Kecamatan Grobogan telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Beberapa desa juga meraih prestasi dalam pengelolaan perpustakaan desa, seperti Desa Getasrejo dan Rejosari yang menjadi juara pertama dan kedua. Musrenbangdes pun telah rampung dilaksanakan di seluruh desa. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik juga terus diperkuat melalui lokakarya mini kesehatan yang dilaksanakan secara rutin. Program ini menjadi bagian dari strategi penurunan angka stunting melalui pendekatan lintas sektoral. Camat juga menyebut terjalinnya komunikasi pembangunan yang erat bersama jajaran forkopimcam. Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa. Di tengah berbagai tantangan pembangunan, kebersamaan dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat menjadi kunci terciptanya desa yang tenteram dan masyarakat yang sejahtera. (jsa)
Wabup Grobogan Tekankan Pentingnya ASN Pahami Arah Pembangunan Daerah
Purwodadi — Dalam menjalankan tugas pemerintahan, peran Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berhenti pada kehadiran dan rutinitas kerja. Mereka dituntut untuk memahami arah pembangunan daerah serta mengambil bagian aktif di dalamnya. Pesan ini disampaikan Wakil Bupati Grobogan H. Sugeng Prasetyo saat memimpin apel pagi ASN di halaman Setda, Senin (6/10/2025). Apel pagi kali ini terasa berbeda. Selain pegawai dari Sekretariat Daerah (Setda), Bappeda, BPPKAD, dan Satpol PP, kegiatan juga diikuti oleh Inspektorat, BKPPD, serta Disporabudpar. Kebersamaan berbagai perangkat daerah ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat kerja bersama dalam mendukung arah pembangunan. “Terima kasih atas kerja sama dan semangat para ASN dan karyawan-karyawati yang terus bersinergi memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” ujar Wakil Bupati mengawali arahannya. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya seluruh ASN untuk memahami dan mendukung visi–misi Bupati serta program-program prioritas daerah. Menurutnya, program pembangunan hanya dapat berjalan efektif jika aparatur memiliki pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan yang telah ditetapkan. Program prioritas daerah mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat. Di sektor ekonomi, pemerintah mendorong penguatan pelaku UMKM, UKM, dan IKM melalui subsidi bunga modal usaha, serta mempercepat hilirisasi produk pertanian agar hasil tani memiliki nilai tambah lebih tinggi. Di bidang perlindungan sosial, perhatian diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin rentan yang tidak produktif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan pemberian beasiswa bagi pelajar serta mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Penguatan karakter dan pelestarian budaya lokal juga menjadi fokus melalui gerakan mengaji di sekolah dan penyelenggaraan festival budaya lokal. Di bidang infrastruktur, arah pembangunan difokuskan pada penataan kota, penanganan banjir, serta pembangunan infrastruktur jalan desa dan wilayah pinggiran sesuai kewenangan. Sementara itu, perhatian terhadap lingkungan diwujudkan melalui pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, sejalan dengan penguatan budaya kerja ASN melalui core values BerAKHLAK dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik. Wakil Bupati juga mengingatkan pentingnya kepekaan ASN terhadap kondisi masyarakat. Aparatur dituntut mampu mendengar suara warga, memahami keluhan yang muncul, dan memberikan pelayanan terbaik dengan tetap menegakkan peraturan secara santun. “Mohon kepada seluruh ASN untuk memahami tugas dan fungsi masing-masing agar semua pekerjaan dapat dijalankan tepat waktu, tepat guna, dan sesuai kebutuhan,” pesannya. Ia juga menekankan pentingnya bersikap bijak dalam bermedia sosial. Selain mendukung visi dan misi kabupaten, ia menegaskan bahwa keberhasilan daerah kini juga diukur dari sejauh mana pemerintah daerah mampu menyukseskan program-program pemerintah pusat. “Semua kabupaten berlomba-lomba, dan ukuran kabupaten sukses sekarang bukan hanya visi–misi daerah terlaksana. Daerah yang sukses adalah yang juga mampu mengawal dan menjalankan program dari pusat,” tegasnya. “Mari kita dukung program-program pemerintah pusat,” ajaknya. Ia mengajak seluruh ASN untuk memperkuat kolaborasi, memperbaiki hal-hal yang masih kurang, serta mempertahankan capaian yang sudah baik. Apel pagi tidak hanya menjadi rutinitas kedinasan, tetapi juga ruang untuk menyatukan semangat aparatur dalam mewujudkan arah pembangunan yang selaras antara pusat dan daerah. Di tengah berbagai tantangan pelayanan publik, kolaborasi dan kesadaran ASN terhadap peran strategisnya menjadi kunci agar setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas. (jsa)
Pemuda Grobogan Didorong Jadi Generasi Berkarakter dan Berdampak
Purwodadi – Di setiap zaman, pemuda selalu hadir sebagai sumber energi perubahan. Mereka bukan hanya menyimpan harapan untuk esok, tetapi juga menjadi penggerak nyata hari ini. “Pemuda bukan hanya harapan masa depan, tetapi pelaku masa kini”, ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang digelar Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Grobogan di salah satu hotel di Purwodadi, Selasa (30/9/2025). Dalam arahannya, Sekda Anang Armunanto menekankan bahwa generasi muda tengah berhadapan dengan berbagai tantangan zaman. Disrupsi teknologi membuat perubahan begitu cepat, sehingga setiap orang dituntut mampu menyesuaikan diri. “Harus pandai beradaptasi, dengan memanfaatkan (teknologi) secara arif dan ambil yang positifnya,” pesannya. Selain teknologi, pemuda juga menghadapi krisis moral, degradasi nilai, kompetisi global yang menuntut kualitas sumber daya manusia semakin tinggi, hingga kepedulian sosial yang semakin menurun. Di titik ini, Sekda mengingatkan agar pemuda tidak abai terhadap lingkungan sekitar, khususnya di bidang pendidikan. “Kalau ada teman sebaya yang tidak bersekolah, tolong beri pemahaman agar mau bersekolah. Kalau temannya tidak mampu secara ekonomi laporkan kepada yang terdekat, bisa ke RT, RW, atau kepala desa, itulah bentuk kepedulian kita bersama,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa kepemimpinan sejatinya adalah soal pengaruh positif, bukan sekadar jabatan. Mengutip pemikiran John Maxwell, Anang menyampaikan bahwa pemimpin harus mampu menggerakkan. Tiga pilar menjadi fondasi kepemimpinan pemuda: integritas, kompetensi, dan empati. “Kepemimpinan pemuda harus berkarakter, berdaya saing, dan berdampak. Jadilah pemuda yang berpikir jauh ke depan, berakar pada nilai, dan berbuah bagi masyarakat,” pungkasnya. Kepala Disporabudpar Grobogan, Wahono, menambahkan bahwa pemuda adalah pilar bangsa. Karena itu, pengetahuan dan wawasan kebangsaan perlu terus diperkuat. Ia juga menyebut bahwa mulai tahun 2026, program unggulan bupati berupa beasiswa untuk mahasiswa akan dijalankan. Menurut Wahono, pengalaman berorganisasi bisa menjadi salah satu nilai penting di samping kriteria lain seperti prestasi akademik dan kondisi ekonomi. Ia menegaskan bahwa organisasi adalah ruang belajar yang tak ternilai. “Potensi yang luar biasa, orang-orang sukses sebagian besar aktif berorganisasi. Dengan berorganisasi, wawasannya luas, jaringannya kuat, komunikasinya baik, dan leadership-nya terbentuk,” jelasnya. Ia berharap forum pembinaan semacam ini memberi ruang bagi pemuda untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan menyalurkan ide-idenya. Kehadiran para pemuda dalam forum tersebut tidak hanya meneguhkan pentingnya regenerasi kepemimpinan, tetapi juga menyalakan optimisme akan lahirnya generasi yang siap menghadapi perubahan zaman. Dari ruang-ruang diskusi inilah, diharapkan tumbuh tekad untuk memperkuat karakter, merawat nilai, dan menebar manfaat nyata bagi masyarakat Grobogan. (jsa)
Toroh Resmi Deklarasikan STBM, Grobogan Perkuat Sanitasi Sehat
Toroh – Membangun lingkungan sehat dimulai dari kebiasaan kecil setiap warga. Senin (29/9/2025), Kecamatan Toroh menandai langkah penting menuju sanitasi sehat dengan mendeklarasikan diri sebagai Kecamatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Pencapaian ini menjadikan Toroh kecamatan keempat di Grobogan yang meraih status STBM, menyusul Wirosari, Kedungjati, dan Karangrayung. Deklarasi yang berlangsung di Pendapa Kecamatan Toroh itu dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah, Kurnia Saniadi, yang juga Ketua Tim STBM Kabupaten Grobogan. Hadir pula unsur Forkopimcam, jajaran perangkat daerah terkait, kepala desa se-Kecamatan Toroh, serta kader penyehatan lingkungan. Dalam sambutannya, Kurnia mengingatkan bahwa STBM bukan sekadar seremoni, tetapi gerakan perubahan perilaku masyarakat yang harus konsisten dijalankan. Lima pilar menjadi fondasi penting program ini, yaitu: stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengamanan makanan dan minuman rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, serta pengelolaan limbah cair rumah tangga. Kurnia menegaskan bahwa perjalanan Grobogan dalam bidang sanitasi memiliki catatan yang membanggakan. “Implementasi STBM di Kabupaten Grobogan pernah mencapai kesuksesan yakni menjadi Kabupaten Pertama Se Jawa Tengah yang mencapai Kabupaten ODF di tahun 2016 silam,” ujarnya. Ia menekankan bahwa capaian ODF (Open Defecation Free atau bebas buang air besar sembarangan) bukanlah akhir, melainkan langkah awal. Pemerintah daerah masih harus terus melakukan monitoring dan evaluasi agar tidak terjadi perilaku kembali buang air besar sembarangan, sekaligus mendorong masyarakat memenuhi pilar-pilar sanitasi berikutnya. Menurut Kurnia, keberhasilan Kecamatan Toroh mendeklarasikan STBM seharusnya menjadi pemicu bagi kecamatan lain di Grobogan. Semakin banyak wilayah yang menuntaskan pilar-pilar STBM, semakin kuat pula upaya bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Camat Toroh, Indah Dwi Handayani, menyambut pencapaian ini dengan optimisme. Ia berharap masyarakat Toroh konsisten menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat sesuai lima pilar STBM, sehingga deklarasi ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi keluarga dan lingkungan. Langkah Kecamatan Toroh menambah optimisme bahwa perubahan perilaku sehat dapat menyebar luas dan berkelanjutan. Grobogan sendiri telah menorehkan sejarah sebagai pelopor sanitasi di Jawa Tengah. Kini, tantangannya adalah memastikan kebiasaan baik terus dijaga dan ditingkatkan agar setiap desa benar-benar mencapai derajat STBM utama, di mana perilaku hidup bersih dan sehat sudah melekat secara permanen. Deklarasi ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah bersama masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan, melindungi generasi, dan membangun Grobogan yang lebih sejahtera melalui fondasi perilaku sanitasi yang kokoh. (jsa)
Arsip untuk Pembangunan: Sekda Grobogan Ajak Perangkat Daerah Manfaatkan SIKN dan JIKN
Purwodadi – Arsip sering kali dipandang hanya sebagai tumpukan dokumen lama yang tersimpan di rak atau lemari. Padahal, di balik setiap arsip tersimpan informasi berharga yang menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Arsip juga merekam jejak kebijakan sekaligus menjadi bukti akuntabilitas pemerintah. Kesadaran inilah yang terus ditumbuhkan Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui pengelolaan kearsipan yang lebih modern, tertib, dan terbuka. Kamis (25/9/2025), Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Acara yang digelar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Dinarpusda) ini menghadirkan 120 peserta dari seluruh perangkat daerah, bertempat di salah satu hotel di Purwodadi. Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa arsip tidak bisa dipandang sebelah mata karena berkaitan erat dengan data, keterbukaan informasi publik, dan pembangunan. “Arsip itu penting, jangan dipandang sebelah mata. Data bagian dari arsip, data menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi,” ujarnya. Ia menjelaskan, SIKN merupakan sistem yang dikelola Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk menghimpun dan mengolah data kearsipan dari berbagai simpul jaringan. Informasi tersebut kemudian terhubung dengan JIKN, sebuah portal nasional yang memungkinkan masyarakat mengakses arsip secara lebih terbuka. Dengan dukungan digitalisasi, arsip kini dapat ditemukan dengan lebih cepat, tepat, dan mudah kapan saja dibutuhkan. Menurut Sekda, keberadaan SIKN dan JIKN membawa manfaat besar karena tidak hanya menjadi sarana pelayanan arsip, tetapi juga jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Ia menekankan bahwa tertib arsip bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan cara menjamin hak publik atas informasi yang transparan. Dari sinilah arsip memiliki peran lebih luas, tidak hanya untuk birokrasi, tetapi juga untuk masyarakat sebagai sumber pengetahuan bersama. “Arsip memuat memori kolektif yang autentik dan dapat dipercaya. Bila dimanfaatkan dengan baik, arsip akan memperkuat karakter bangsa sekaligus menjadi pijakan pembangunan,” tandasnya. Kepala Dinarpusda Grobogan, Supriyanto, menambahkan bahwa kegiatan ini sekaligus menjadi sarana memperkenalkan aplikasi SIKN dan JIKN kepada perangkat daerah. “Dengan sistem ini, kualitas layanan publik dapat meningkat secara efektif dan efisien, sejalan dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik,” terangnya. Ia juga melaporkan bahwa Kabupaten Grobogan berhasil meraih predikat Memuaskan (A) dalam pengawasan kearsipan tahun ini. Langkah ini menegaskan kesungguhan Pemkab Grobogan menjadikan arsip sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan. Arsip tidak hanya merekam masa lalu, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan yang hidup, menyambungkan generasi, dan menjadi pijakan dalam merancang masa depan. (jsa)
Grobogan Dorong Tata Kelola Data Lebih Baik melalui Bimtek Metadata Statistik
Purwodadi – Data bukan hanya deretan angka. Di baliknya tersimpan informasi penting yang menjadi dasar arah pembangunan, mulai dari penyaluran bantuan sosial, penyusunan infrastruktur, hingga evaluasi program pemerintah. Agar data benar-benar bisa dipercaya, ia perlu dilengkapi dengan keterangan mengenai asal-usul, cara pengumpulan, dan metode pengolahan. Keterangan ini dikenal dengan istilah metadata statistik, ibarat label yang memastikan data dapat dipahami dan dimanfaatkan secara tepat. Kesadaran akan pentingnya hal tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Metadata Statistik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Srikandi, Rabu (24/9/2025). Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, yang membuka kegiatan, menegaskan bahwa forum ini menjadi sarana memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi data di lingkungan Pemkab. “Melalui forum ini, kita berupaya memastikan data yang dihasilkan semakin akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya. Ia mengingatkan, kualitas data sangat menentukan keberhasilan kebijakan. “Sebagus apa pun perencanaan, akan gagal bila tidak didukung data yang akurat,” tambahnya. Metadata, lanjutnya, memiliki peran penting dalam menjaga kualitas data sektoral sesuai prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 19 Tahun 2021. Sekda juga menekankan bahwa kegiatan ini bukan hanya pelatihan teknis, tetapi komitmen nyata untuk membangun tata kelola data yang transparan dan akuntabel. “Data bukan lagi sekadar angka, melainkan sumber daya strategis yang menentukan kualitas perencanaan. Kita semua punya tanggung jawab moral dan profesional memastikan data yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan perangkat daerah untuk mengoptimalkan kelembagaan komunikasi publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) telah mewajibkan badan publik menyiapkan mekanisme standar pelayanan informasi. “Jika informasi itu tidak dikecualikan, maka publikasikan di kanal-kanal yang dimiliki,” tandasnya. Kepala Diskominfo Grobogan, Mudzakir Walad, menambahkan bahwa bimtek ini bertujuan menyamakan persepsi tentang penyusunan metadata. “Metadata yang lengkap, konsisten, dan sesuai standar akan menjamin kualitas data, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti,” jelasnya. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Grobogan dan Provinsi Jawa Tengah. Kehadiran BPS penting karena lembaga ini berperan sebagai pembina data sesuai amanat Perpres Satu Data Indonesia. Bagi peserta, bimtek ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menumbuhkan budaya kerja berbasis data. Dengan metadata yang jelas, perangkat daerah diharapkan lebih mandiri dalam menyiapkan dan menyajikan data yang valid, lengkap, dan dapat diandalkan. Melalui langkah ini, Pemkab Grobogan meneguhkan komitmen bahwa pembangunan harus bertumpu pada data yang berkualitas. Dengan perencanaan yang matang dan evaluasi yang terukur, pemerintah berupaya memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat. (jsa)
Grobogan Perkuat Akses Hukum melalui JDIH dan Posbankum Desa
Purwodadi – Memastikan masyarakat memperoleh informasi hukum yang jelas sekaligus layanan keadilan yang lebih dekat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan. Selasa (23/9/2025), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Grobogan, Kurnia Saniadi, hadir dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Ruang Rapat Amarta, Mal Pelayanan Publik (MPP) Srikandi. Kegiatan ini juga menandai pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan, langkah nyata untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum. Kurnia Saniadi menekankan pentingnya sinergi dalam pengelolaan JDIH. “JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan,” ujarnya. Ia menambahkan, “Keakuratan dan kebaruan data sangat ditentukan oleh komitmen dan integritas para pengelola.” Menurutnya, pengelolaan JDIH juga membutuhkan sumber daya manusia yang tanggap terhadap teknologi informasi dan memiliki semangat bekerja keras, cerdas, dan ikhlas. Lebih dari sekadar basis data, JDIH membantu memperkuat transparansi dan kepastian hukum. Dokumen yang terkelola dengan baik memudahkan masyarakat mengakses aturan yang berlaku, sekaligus menjadi data pendukung Indeks Reformasi Hukum, sebuah ukuran untuk menilai seberapa baik pemerintah daerah mengelola sistem dan pelayanan hukum secara tertib dan transparan. Dengan begitu, JDIH tidak hanya menjadi sarana administratif, tetapi juga bagian dari upaya membangun sistem hukum yang lebih terbuka bagi publik. Dalam kesempatan yang sama, pembentukan Posbankum Desa dan Kelurahan diperkenalkan sebagai langkah konkret memperluas akses keadilan, khususnya di wilayah pedesaan. Layanan ini menyediakan konsultasi hukum, mediasi damai, dan rujukan ke advokat melalui Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH), lembaga resmi yang mendampingi masyarakat yang membutuhkan. “Posbankum membantu masyarakat lebih dekat dengan layanan hukum. Mari kita tingkatkan sinergitas agar dapat memberikan yang terbaik dalam melayani masyarakat sebagai bentuk kehadiran negara,” kata Kurnia Saniadi. Dyah Santi, Analis Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkum Jateng, menegaskan pentingnya peran pengelola JDIH di daerah. “JDIH bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap dokumen hukum demi mendukung transparansi dan kepastian hukum. Peran pengelola JDIH sangat strategis untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan informasi yang dapat diandalkan,” ujarnya. Sementara itu, Lily Mufidah, Penyuluh Hukum Ahli Madya, menambahkan bahwa Posbankum memudahkan masyarakat memperoleh layanan hukum lebih dekat dan merata. “Dengan Posbankum, masyarakat bisa lebih mudah menyelesaikan masalah hukum di tingkat bawah dengan kearifan budaya lokal. Semakin banyak Posbankum terbentuk, semakin tinggi pula kesadaran hukum di masyarakat,” jelasnya. Mochamad Fachrudin, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, menekankan bahwa kepustakaan hukum online memungkinkan masyarakat mengakses dokumen hukum kapan saja dan di mana saja. Hal ini sekaligus memperkuat hak masyarakat atas informasi hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan ini diikuti Bagian Hukum Setda, Bagian Pemerintahan Setda, perwakilan Dispermades, Diskominfo, serta peserta sosialisasi dari Kecamatan Grobogan, Tawangharjo, Wirosari, dan Klambu. Dengan pengelolaan JDIH yang lebih tertib dan hadirnya Posbankum di desa, masyarakat Grobogan kini memiliki kesempatan lebih luas untuk mengakses informasi hukum dan layanan keadilan secara dekat. Langkah ini menunjukkan upaya Pemkab Grobogan menghadirkan layanan hukum yang nyata, sambil terus melakukan penguatan dan pengembangan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas. (jsa)
Sekda Grobogan Tekankan Peran PPID dalam Keterbukaan Informasi Publik
Purwodadi – Transparansi bukan sekadar tuntutan birokrasi. Ia adalah hak dasar setiap warga untuk mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah sekaligus pintu agar pelayanan publik berjalan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Semangat inilah yang mengemuka dalam kegiatan Pembinaan dan Evaluasi PPID Tahun 2025 yang digelar Dinas Kominfo Kabupaten Grobogan di Mal Pelayanan Publik Srikandi, Kamis (18/9/2025). Forum ini menjadi ruang bersama untuk memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan amanat keterbukaan informasi. Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik adalah hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang. “Kebebasan menyatakan pendapat dilindungi UU, termasuk hak memperoleh informasi publik,” ujarnya. Ia kemudian mengingatkan agar PPID, PPID Pelaksana, dan petugas pelayanan informasi publik benar-benar memahami regulasi yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Kanal informasi perangkat daerah, menurutnya, harus dioptimalkan, standar layanan dan SOP disiapkan, serta evaluasi dan kompetisi antarperangkat daerah digalakkan sebagai tolok ukur penerapan keterbukaan informasi. Semakin mudah publik mengakses informasi, lanjut Sekda, semakin ringan pula beban aparatur, karena transparansi mampu mengikis prasangka, meredam sengketa, dan membangun kepercayaan. Dukungan serupa datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mashuri, Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, mengingatkan bahwa setiap badan publik wajib mengumumkan daftar informasi publik secara berkala melalui kanal yang dimiliki. Ia juga menekankan pentingnya uji konsekuensi yang dilakukan mandiri oleh PPID Pelaksana ditiap perangkat daerah, agar informasi yang dikecualikan benar-benar sesuai dengan alasan hukum dan kepentingan publik. “Sinergi antar-PPID harus dibangun, ego sektoral harus ditanggalkan,” pesannya. Penguatan juga disampaikan Komisi Informasi Jawa Tengah. Komisioner Setiawan Hendra Kelana menekankan perlunya empati dalam pelayanan informasi. Seorang PPID, katanya, perlu membayangkan dirinya sebagai masyarakat yang hendak mengakses informasi, sehingga pelayanan yang diberikan benar-benar terbaik. Sementara itu, Komisioner Moh. Asropi menyoroti aspek evaluasi dengan menjelaskan bobot penilaian serta parameter yang digunakan dalam Self Assessment Questionnaire (SAQ) PPID di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kepala Dinas Kominfo Grobogan, Muzakir Walad, menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik sekaligus menanamkan paradigma baru pelayanan. “Pelayanan publik kini dituntut menyesuaikan dengan perkembangan teknologi,” ujarnya. Melalui pembinaan ini, keterbukaan informasi dipandang bukan lagi sebatas kewajiban administratif. Ia menjadi proses yang perlu terus diperkuat bersama, dengan kesadaran bahwa membangun budaya transparansi memang tidak bisa dilakukan secara instan. Butuh konsistensi, langkah demi langkah, agar setiap pijakan yang diambil mampu membawa Pemerintah Kabupaten Grobogan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel. (jsa)
Peningkatan Kapasitas Kadus se-Kecamatan Godong, Sekda: Kepala Dusun Ujung Tombak Pembangunan dan Ketertiban Desa
Purwodadi – Kepala dusun (Kadus) adalah ujung tombak pemerintahan di tingkat paling dekat dengan warga. Mereka tidak hanya menjadi perpanjangan tangan kepala desa, tetapi juga penggerak yang menjaga ketertiban, mengawasi pembangunan, sekaligus memberdayakan masyarakat di lingkungannya. Hal ini kembali ditekankan Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, saat memberikan arahan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa bertajuk Penguatan dan Penyuluhan Hukum dalam Menunjang Pembentukan Kadarkum dan Posbankum Desa bagi kepala dusun se-Kecamatan Godong, Senin (15/9/2025), di salah satu hotel di Purwodadi. “Tugas dan fungsi kepala dusun pada dasarnya sama dengan kepala desa, hanya cakupannya lebih kecil,” ujarnya. Menurut Sekda, peran Kadus mencakup penyelenggaraan pemerintahan dusun, pembinaan masyarakat, pengawasan pembangunan, hingga pemberdayaan warga agar lebih berdaya menjaga lingkungannya. Arahan itu terasa relevan dengan situasi terkini Grobogan. Belajar dari dinamika sosial beberapa waktu lalu, Sekda mengingatkan pentingnya kembali membangkitkan budaya gotong royong warga. “Aktifkan kembali siskamling. Budaya dan semangat gotong royong menjaga lingkungan adalah dengan siskamling,” pesannya. Selain soal keamanan, kepala dusun juga diminta aktif menyosialisasikan isu strategis seperti pencegahan stunting, pencegahan pernikahan dini, hingga memastikan anak usia sekolah tetap bersekolah. “Kalau ada warganya usia sekolah tetapi tidak sekolah, perlu dicari penyebabnya. Pada prinsipnya sekolah gratis, jangan sampai ada yang tertinggal,” ujar Sekda. Ia menambahkan, aparatur desa perlu mendukung program pemerintah daerah dengan visi Grobogan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan, sejalan dengan program unggulan pemerintah pusat. Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi desa merah putih, hingga upaya mewujudkan swasembada pangan. Dalam kesempatan itu, Sekda juga menekankan pentingnya sikap aparatur dalam bermasyarakat. Kadus diingatkan agar berhati-hati dalam menyampaikan pendapat maupun bermedia sosial. Sopan santun, kehati-hatian, serta kemampuan memilah kabar yang benar disebut penting untuk menjaga suasana tetap kondusif. Ia juga meminta agar para kadus turut menyosialisasikan kepada warga tentang cara menyampaikan aspirasi di muka umum. “Penyampaian pendapat di muka umum harus dilakukan dengan cara-cara yang benar sesuai regulasi,” tuturnya. Sekda turut menjelaskan penerapan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (Sismiop). Sistem ini membuat nilai tanah terbagi lebih rinci sesuai zona, misalnya tanah yang berada di tepi jalan utama memiliki nilai berbeda dengan bagian tengah atau belakang. Dengan pemetaan seperti ini, penilaian pajak menjadi lebih adil dan transparan. Mekanisme baru ini sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, bahwa pembayaran pajak dilakukan berdasarkan kondisi riil objek, sehingga potensi penerimaan daerah dapat tergali lebih optimal tanpa menambah beban warga. Suasana kegiatan berlangsung dialogis. Beberapa peserta menyampaikan usulan, mulai dari normalisasi Sungai Teleng di Dusun Ngrapah Desa Latak, perbaikan ruas jalan, hingga penambahan penerangan jalan. Sekda merespons dengan menyampaikan bahwa aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui perangkat daerah terkait untuk ditinjau lebih lanjut. Arahan dan dialog dalam forum ini menjadi pengingat bahwa peran kepala dusun jauh melampaui urusan administratif. Mereka adalah penggerak keamanan, pengawas pembangunan, sekaligus pendamping masyarakat dalam menggapai kehidupan yang lebih baik. Melalui langkah-langkah kecil yang dijalankan bersama, tercipta fondasi kuat bagi Grobogan yang lebih tenteram, sehat, dan sejahtera. (jsa)
Grobogan Bersama Warga Pulihkan Ketenteraman Pasca Aksi Unjuk Rasa
Purwodadi – Grobogan sempat terasa terguncang setelah aksi unjuk rasa pada 30 Agustus lalu. Kerugian material di DPRD dan Polres tercatat lebih dari Rp400 juta. Namun lebih dari angka itu, yang paling terasa adalah kebutuhan untuk menghadirkan kembali rasa aman dan kebersamaan di tengah masyarakat. Sejak hari-hari pertama, Forkopimda bergerak cepat. Rapat koordinasi digelar, patroli skala besar dilakukan, dan pendekatan menenangkan diterapkan melalui kegiatan di sekolah-sekolah.Berbagai inisiatif, termasuk program pangan murah sepanjang September, bertujuan menenangkan warga dan menghadirkan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah daerah ingin masyarakat tetap bisa beraktivitas seperti biasa, tanpa rasa cemas, sekaligus merasakan kehadiran negara di tengah mereka. Langkah-langkah ini diperkuat melalui Surat Edaran Bupati Nomor 100/17 Tahun 2025. Edaran itu meminta seluruh aparatur untuk memberi pelayanan terbaik, bertutur sopan, bijak bermedia sosial, dan memperbanyak kegiatan yang langsung berdampak ke warga. Pesan sederhana seperti mengaktifkan ronda malam, menjaga komunikasi antarwarga, dan memperkuat gotong royong menjadi pengingat bagi setiap kampung bahwa keamanan dan ketentraman lahir dari kerja sama semua pihak. Kamis (11/9/2025), jajaran Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri hadir di Ruang Rapat Wakil Bupati untuk bertukar informasi dan pengalaman pasca-demonstrasi. Pertemuan tersebut membahas kondisi terkini bersama Forkopimda dan mendorong warga serta aparatur di RT/RW untuk menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan yang selama ini menjadi pilar keamanan lokal. Sehari kemudian, Jumat (12/9/2025), Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Dr. Drs. Amran, M.T., bertemu Bupati Grobogan, Bapak Setyo Hadi, didampingi Sekda Anang Armunanto dan perangkat daerah terkait. Kemendagri menyoroti bahwa kehadiran pos ronda dan Satlinmas di setiap RT dan RW membantu menciptakan rasa aman sekaligus memperkuat solidaritas sosial di masyarakat. Dengan pos ronda dan patroli yang aktif, warga dan aparat ikut menjaga keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Di berbagai desa, ajakan itu mulai terasa nyata. Pos ronda kembali ramai, patroli tiga pilar TNI–Polri–Satpol PP aktif, dan komunitas ojek online ikut membacakan deklarasi cinta damai. Pesan yang tersirat sederhana: saling menghormati, menjaga persaudaraan, dan tidak membiarkan perbedaan memecah kebersamaan. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemulihan pasca-aksi bukan sekadar soal pengamanan. Ia adalah usaha kolektif untuk merawat kepercayaan, mengembalikan ketenangan, dan memastikan ruang publik tetap nyaman. Dari rapat Forkopimda hingga bunyi kentongan di pos ronda, terlihat bahwa masyarakat dan pemerintah Grobogan bergandengan tangan menjaga ketentraman. Peristiwa yang sempat mengusik ketenteraman kini menjadi pengingat bahwa keamanan terbaik lahir ketika warga ikut menjaga, bergotong royong, dan merasa punya bagian dalam melindungi kampungnya. Dari sinilah semangat “Mbangun Desa Nata Kutha” benar-benar terasa: ketentraman, kebersamaan, dan gotong royong menjadi fondasi bagi kehidupan sehari-hari. (jsa)