Penyerahan Surat Keputusan CPNS Formasi 2024 di Lingkungan Kabupaten Grobogan Secara Digital

Pemerintah Kabupaten Grobogan pada hari Rabu, 7 Mei 2025 jam 08.00 pagi bertempat di Pendopo Kabupaten Grobogan menyelenggarakan penyerahan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2024. Kegiatan dihadiri Bupati Grobogan Bapak Setyo Hadi, Wakil Bupati Grobogan Bapak H Sugeng Prasetyo, SE., MM, Ketua DPRD Kabupaten Grobogan Ibu Hj. Lusia Indah Artani, SE., MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Bapak Anang Armunanto, S.Sos., M.Si, Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta Drs. Paulus Dwi Laksono Haryono, M.AP., Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Grobogan Bapak Catur Suhantoro, SH., MM, Kepala BKPPD Kabupaten Grobogan Bapak Padma Saputra, S.Sos, MM, Pimpinan Bank Jateng Kantor Cabang Purwodadi Ibu Woro Handayani. Tamu Undangan dari Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Grobogan. Pada kegiatan tersebut Pemerintah Kabupaten Grobogan bersinergi dengan Bank Jateng menyerahkan Surat Keputusan CPNS beserta buku tabungan dan ATM secara simbolis. Surat Keputusan diserahkan langsung oleh Bupati Grobogan secara simbolis, kepada perwakilan penerima, di ikuti dengan Surat Keputusan CPNS secara digital melalui aplikasi SIPPASN dengan akun masing-masing peserta penerima SK CPNS Formasi Tahun 2024 sejumlah 139 CPNS.
Wakil Bupati Grobogan Apresiasi Penyaluran Zakat Modal Usaha bagi UMKM

Purwodadi – Bagi sebagian orang, Rp2.500.000 mungkin bukan angka besar. Tapi bagi para pedagang kecil dan pelaku usaha rumahan yang selama ini berjuang di batas cukup dan tidak, angka itu bisa menjadi titik balik. Sebuah modal kecil untuk harapan yang lebih besar. Rabu (7/5/2025), harapan itu mulai digenapi lewat kegiatan Sosialisasi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), Pembekalan, dan Pendistribusian Modal Usaha Mustahik Produktif Program Pemberdayaan Ekonomi (PKE) Tahap II yang digelar oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah di salah satu hotel di Purwodadi. Wakil Bupati Grobogan, H. Sugeng Prasetyo, hadir langsung memberikan dukungan dan menyapa para penerima manfaat yang datang dari tujuh kabupaten: Grobogan, Blora, Demak, Rembang, Sragen, Klaten, dan Wonogiri. Dalam program ini, sebanyak 42 mustahik produktif menerima bantuan modal usaha senilai total Rp125.850.000. Bantuan tersebut diberikan secara langsung kepada para penerima yang telah melalui proses seleksi, pembekalan, dan pendampingan. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, saya menyampaikan apresiasi kepada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yang telah melaksanakan program bantuan modal usaha bagi para mustahik produktif,” ujar Wakil Bupati dalam sambutannya. Beliau menilai program ini sebagai bentuk nyata pemanfaatan zakat yang dikelola secara terarah, profesional, dan penuh tanggung jawab. Bagi Pemerintah Daerah, keberadaan program seperti ini bukan sekadar penyaluran dana, tetapi bagian dari upaya memperkuat pondasi ekonomi masyarakat. Wakil Bupati menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga amil zakat, agar pentasharufan zakat mampu menjangkau lebih banyak warga yang benar-benar membutuhkan. “Zakat yang dikelola dengan baik mampu melengkapi berbagai program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, terutama melalui pemberdayaan pelaku usaha kecil yang selama ini bertahan di tengah tekanan ekonomi,” kata beliau. Beliau juga mendorong BAZNAS Kabupaten Grobogan agar terus memperkuat tata kelola zakat yang akuntabel dan transparan. Selain itu, potensi zakat profesi dari jajaran ASN dan instansi vertikal diharapkan dapat dimaksimalkan sebagai sumber kekuatan bersama dalam mendukung program pemberdayaan. Harapan Wakil Bupati tak berhenti pada angka dan nominal. Beliau mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga bentuk solidaritas sosial yang mampu menggerakkan perubahan nyata di tengah masyarakat. Dari zakat yang dikumpulkan dengan niat baik dan disalurkan secara tepat, tumbuh benih-benih usaha baru. Warung kecil bisa berbenah, gerobak bisa kembali bergerak, dan keluarga yang semula hanya bertahan kini punya peluang untuk berkembang. Zakat yang tak hanya menolong hari ini, tetapi membuka jalan esok hari. (jsa)
Koperasi Desa Merah Putih Digenjot di Grobogan, Menteri Budi Arie: Ini Arus Utama Baru Ekonomi Pedesaan

Tanggungharjo— Desa Kapung di Kecamatan Tanggungharjo menjadi saksi dimulainya langkah besar dalam pemberdayaan ekonomi berbasis desa di Kabupaten Grobogan. Pada Selasa, 6 Mei 2025, Musyawarah Desa Khusus atau Musdesus untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih resmi digelar. Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia, Budi Arie Setiadi. Kehadiran menteri bersama jajaran pejabat pusat menandai pentingnya percepatan pembentukan koperasi ini sebagai strategi pembangunan ekonomi pedesaan. Budi Arie hadir bersama Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, dan Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi, Destry Anna Sari, yang juga menjabat sebagai Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ketiganya menyampaikan komitmen kuat pemerintah dalam mendorong percepatan pendirian Koperasi Desa Merah Putih, khususnya di Grobogan sebagai salah satu kabupaten percontohan di Jawa Tengah. “Kopdes Merah Putih adalah arus utama baru dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Ketika desa-desa bisa mandiri secara ekonomi, negara kita juga akan kokoh,” tegas Budi Arie dalam sambutannya. Ia menekankan bahwa koperasi desa tidak boleh berhenti pada tataran administratif atau seremoni belaka. Pendirian koperasi harus dilakukan secara serius, dengan pendampingan berkelanjutan serta dukungan dari berbagai pihak. Terkait permodalan koperasi, kata dia, selain bersumber dari anggota dalam bentuk simpanan pokok atau simpanan wajib, pemerintah, menurutnya, akan terus hadir serta mendorong partisipasi lembaga keuangan, khususnya Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), dan pihak-pihak lain. Dalam sambutannya, Budi Arie juga mengungkapkan tantangan yang sering dihadapi dalam proses pendirian koperasi desa. “Musuhnya koperasi desa atau kelurahan Merah Putih itu ada tiga, ketakutan, kecurigaan, dan keragu-raguan. Padahal negara ini dibangun karena optimisme, bukan keragu-raguan,” tegasnya. Menteri Koperasi mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk optimis dan percaya bahwa koperasi desa adalah kunci dalam mempercepat pembangunan ekonomi berbasis desa. Dukungan juga akan mencakup aspek teknis dan manajerial, termasuk kemitraan dengan badan usaha milik negara untuk penguatan logistik dan kerja sama dengan perbankan guna memastikan akuntabilitas keuangan koperasi. “Saat ini, secara nasional sudah lebih dari 5.700 desa melaksanakan Musdesus. Potensi lapangan kerja dari gerakan ini kita perkirakan bisa mencapai dua juta,” ungkapnya. Pemerintah Kabupaten Grobogan pun bergerak cepat. Bupati Grobogan, Setyo Hadi, dalam laporannya menyampaikan langkah-langkah konkret yang telah ditempuh dalam rangka mendukung percepatan pembentukan koperasi desa. “Kami telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk proses percepatan pendirian KDMP, dengan menyusun tenggang waktu yang dijadwalkan. Rapat koordinasi telah kami laksanakan pada 24 April 2025, dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dihadiri oleh camat, OPD terkait, kepala desa, BPD, pegiat koperasi, Gapoktan, BUMD, tenaga ahli atau pendamping desa, serta unsur lainnya,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menerbitkan Surat Edaran Bupati yang berisi petunjuk teknis percepatan pembentukan koperasi desa. Dalam edaran tersebut, desa-desa diminta untuk segera melakukan pendataan potensi usaha sebagai dasar pembentukan koperasi dan menjadwalkan pelaksanaan Musdesus. Meskipun hingga 5 Mei 2025 baru 15 desa yang telah menyelenggarakan Musdesus, hampir seluruh desa telah menjadwalkan pelaksanaannya. Pemerintah menargetkan seluruh 273 desa dan 7 kelurahan di Kabupaten Grobogan telah melaksanakan Musdesus atau Muskel paling lambat pada 16 Mei 2025. “Biaya pembuatan akta notaris pendirian koperasi dibantu oleh Bank Jateng, bekerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia Grobogan yang memenuhi ketentuan kerja sama. Kami sampaikan terima kasih kepada Bank Jateng Cabang Purwodadi,” tambah Bupati. Di balik semua dinamika percepatan ini, satu hal yang menjadi pijakan adalah semangat kemandirian desa melalui koperasi yang sehat dan berdaya. Koperasi bukan hanya wadah ekonomi, tetapi juga cerminan kesanggupan masyarakat desa untuk mandiri dan berperan aktif dalam pembangunan. Inilah semangat yang kini sedang tumbuh di Grobogan. Dari desa, hadir harapan baru untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera. (jsa)
Pesta Siaga 2025 Kabupaten Grobogan Meriah dan Penuh Makna!

Grobogan, 4 Mei 2025 – Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Grobogan menyelenggarakan kegiatan Pesta Siaga di halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan. Acara ini diikuti oleh 19 Kwartir Ranting se-Kabupaten Grobogan. Kegiatan diawali dengan penampilan tari jingle Pesta Siaga 2025 oleh seluruh peserta, dipandu langsung oleh petugas dari Kwartir Cabang Grobogan. Pesta Siaga secara resmi dibuka oleh Bunda Suyatun Setyo Hadi, istri Bupati Grobogan, yang ditandai dengan pelepasan balon merah putih ke udara. Kemeriahan acara tampak dari antusiasme dan keceriaan para Pramuka Siaga yang mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan penuh semangat. Dalam sambutannya, Bunda Hadi menyampaikan pesan inspiratif kepada para peserta. “Anak-anak ini bukan sekadar harapan masa depan, mereka adalah generasi masa kini yang tengah bertumbuh. Mari kita dampingi mereka dengan cinta dan keteladanan,” ujarnya dengan penuh kasih. Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Grobogan, Kak Agus Siswanto, menyampaikan bahwa Pesta Siaga bukan hanya kegiatan seremonial, melainkan bagian dari pendidikan karakter yang mendalam. “Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan nilai-nilai penting seperti tanggung jawab, keberanian, dan semangat juang sejak dini. Ini adalah proses pembentukan manusia yang utuh,” ungkapnya. Kehadiran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pimpinan Kwarcab, dan ketua Kwarran se-Kabupaten Grobogan menambah semangat peserta dan pembina. Dukungan para tokoh ini menjadi motivasi tersendiri dalam membina generasi muda yang tangguh.
Menjaga Makna May Day: Seruan Damai Wakil Bupati Grobogan dan Komitmen Presiden untuk Buruh Indonesia

Purwodadi— Insiden bentrok antara sebagian massa aksi dan aparat kepolisian dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Semarang, Kamis (1/5/2025), menjadi catatan tersendiri di tengah semangat solidaritas buruh yang secara umum berlangsung damai di berbagai daerah. Wakil Bupati Grobogan, H. Sugeng Prasetyo, menyampaikan penyesalannya atas kejadian tersebut, yang menurutnya telah menciderai nilai luhur perjuangan kaum pekerja. “Mengecam keras tindakan anarkis pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Semarang,” ujar Wabup Sugeng Prasetyo. Ia menilai bahwa kekerasan bukanlah jalan keluar dalam menyuarakan pendapat, apalagi jika mengakibatkan kerusakan fasilitas umum dan korban dari kedua belah pihak. “Unjuk rasa adalah bagian sah dari demokrasi. Tapi ketika diwarnai kekerasan dan perusakan, maka nilai-nilai itu justru tercoreng,” lanjutnya. Ia pun mengajak masyarakat untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan dalam koridor hukum. “Jangan mudah terprovokasi oleh oknum yang ingin membuat kericuhan. Mari kita jaga bersama suasana yang aman dan kondusif.” Wabup Sugeng Prasetyo turut menyoroti kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto dalam peringatan May Day tingkat nasional di Monas, Jakarta. Menurutnya, kehadiran langsung Kepala Negara dalam acara yang diikuti lebih dari 200.000 buruh dari berbagai daerah menjadi bukti nyata kepedulian dan keberpihakan terhadap kaum pekerja. “Ini menunjukkan bahwa Presiden benar-benar hadir bersama buruh, mendengarkan aspirasi mereka, dan berkomitmen untuk menjawabnya dengan kebijakan nyata,” tegasnya. Mengacu pada rilis resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres), Presiden menyampaikan sejumlah langkah konkret, antara lain pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, percepatan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta penguatan perlindungan bagi pekerja sektor perikanan dan pelaut. Pemerintah juga menyatakan dukungan penuh terhadap pengesahan Undang-undang Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya serius memberantas korupsi dan memperkuat kepastian hukum. (Peringatan Mayday 2025 Kabupaten Grobogan: para buruh mengikuti senam bersama dalam rangka Hari Buruh Internasional) Menurut Wabup Sugeng, berbagai komitmen tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap buruh, sekaligus menjadi harapan baru bagi para pekerja di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Grobogan. “Kami di daerah siap mendukung kebijakan pusat yang berpihak pada buruh, dengan terus menjaga iklim ketenagakerjaan yang sehat dan kondusif,” ungkapnya. Peringatan Hari Buruh tahun ini secara umum berlangsung tertib dan damai. Insiden yang terjadi di Semarang menunjukkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi penyusupan kelompok yang ingin menciderai perjuangan buruh. Di tengah dinamika demokrasi, pesan damai dari Wakil Bupati dan komitmen keberpihakan Presiden menjadi pengingat bahwa perjuangan buruh adalah perjuangan semua pihak. Semangat dialog, kolaborasi, dan perlindungan yang adil harus terus diperkuat demi masa depan pekerja Indonesia yang lebih sejahtera. (jsa)
Wakil Bupati Grobogan turut prihatin aksi anarkis

GROBOGAN – Wakil Bupati grobogan, Sugeng Prasetyo turut prihatin atas terjadinya demo yang berujung anarkis peringatan may day di depan kantor Gubernur Jawa Tengah beberapa waktu lalu.Menurut Sugeng Prasetyo, hal tersebut harusnya tidak perlu terjadi ditengah aksi damai yg dilakukan massa buruh. ” Tentu saya juga prihatin dengan kejadian tersebut. Ditengah aksi damai yg awalnya berjalan dengan tertib, damai, aman tiba tiba menjadi rusuh. Itu kan tentu saja menodai perjuangan para buruh itu sendiri. Saya setuju dengan Pak Gubernur, tindak tegas saja para perusuh itu. Biar ada efek jera ‘ tegas Sugeng prasetya diruang kerjanya. Disinggung peringatan May Day digrobogan, Wakil Bupati Grobogan, Sugeng Prasetya, mengapresiasi peringatan May day di Grobogan berjalan aman, tertib tanpa gejolak.” tentu saya mengapresiasi kepada para pekerja atau buruh di Kab Grobogan yg telah memperingati May day kemarin berjalan dengan tertib dengan melakukan kegiatan senam bersama, donor darah, juga hiburan dan undian undian yg menarik, dan kelihatan guyup serta penuh kekeluargaan” jelas sugeng. Sugeng juga mengharapkan peringatan may day tahun 2025 bisa menjadi momentum bagi para pekerja dan buruh untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan meminta kepada buruh dapat memaknai peringatan tersebut dengan damai tidak menimbulkan hal hal yang tidak diinginkan. (kontributor : Ans
Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian: Dorong Grobogan Menuju Daerah Maju dan Berdaya Saing

Purwodadi— Diseminasi hasil-hasil penelitian dan kajian pembangunan Kabupaten Grobogan tahun 2024 kembali digelar di Gedung Riptaloka, Rabu (30/4/2025), mengusung tema “Optimalisasi Penelitian dan Pengembangan Menuju Grobogan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.” Dalam sambutannya, Bupati Grobogan, Setyo Hadi, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momen penting untuk menyampaikan hasil kajian strategis yang telah dilakukan tahun lalu. “Penelitian yang telah dilakukan, berangkat dari adanya isu strategis, dan untuk menjawab kebutuhan pembangunan, sehingga perlu dicari penyebab, solusi hingga pemanfaatan pengembanganya. Hasil kajian penelitian, selanjutnya menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan, serta perumusan dan pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah,” ujar Bupati Setyo Hadi. Beberapa isu utama yang menjadi fokus antara lain penguatan identitas daerah melalui branding, potensi kandungan litium di kawasan Bledug Kuwu, serta penanganan anak tidak sekolah (ATS) yang masih tinggi. Salah satu hal yang disoroti Bupati adalah perlunya identitas daerah yang kuat dan menyeluruh. Selama ini, Grobogan memiliki berbagai julukan dan simbol seperti Bumi Pajale, Bumi Pepali, atau Kota Swike, namun belum memiliki satu branding yang utuh dan representatif. Menurutnya, “Sudah saatnya kita memiliki identitas yang mewadahi semuanya, luwes, dapat dipertanggungjawabkan, dan mewakili seluruh unsur masyarakat.” Branding daerah yang dimaksud akan dituangkan dalam logo dan slogan: Gumreget, Gumregah, Gumregut, yang diharapkan menjadi semangat bersama dalam pembangunan Grobogan ke depan. Pengkajian branding ini telah dilakukan sepanjang tahun 2024 oleh tim yang dipimpin Prof. Sahid Teguh Widodo, M.Hum., Ph.D. melalui fasilitasi Bappeda. Prof. Sahid menyampaikan bahwa keberhasilan branding dan pembangunan daerah memerlukan kepemimpinan yang hadir dan kolaboratif. Hal ini perlu didukung dengan teknologi media, tim kerja lintas sektor yang solid, serta partisipasi masyarakat yang bergerak dari pemberdayaan ke keberdayaan. Sementara itu, isu potensi litium di kawasan Bledug Kuwu juga menjadi sorotan penting. Agata Vanesa dan Dzil Mulki Heditama, mewakili tim dari Badan Geologi, menjelaskan bahwa berdasarkan penyelidikan geologi, geokimia, dan geofisika, telah dilakukan pengambilan sampel di beberapa lokasi, yaitu Bledug Kuwu, Bledug Cangkring, Bledug Dikil, Tanjung Sari, Crewe, Detil, Banjar, Kesongo, dan Jono. Hasil penyelidikan menunjukkan kadar litium paling tinggi ditemukan di Bledug Kuwu pada sampel air (36 – 135 ppm) dan sampel lumpur (76 – 645 ppm), serta di Bledug Cangkring pada sampel air (53 – 665 ppm) dan sampel lumpur (59 – 106 ppm). PPM (Parts Per Million) adalah satuan pengukuran yang digunakan untuk menyatakan konsentrasi unsur dalam larutan atau sampel. Temuan ini menunjukkan adanya indikasi kandungan litium di beberapa area tersebut. Hasil ini diperkuat oleh temuan anomali gravitasi, magnetik, dan resistivitas bawah permukaan yang menunjukkan potensi keberadaan mineral logam, termasuk litium. Badan Geologi menambahkan bahwa untuk memperoleh informasi lebih akurat mengenai kandungan litium, diperlukan tindak lanjut berupa pengeboran uji di lokasi-lokasi yang telah teridentifikasi. Selain potensi sumber daya alam, perhatian juga diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia. Huntal Hutapea memaparkan hasil evaluasi kebijakan penanganan anak tidak sekolah (ATS) di Grobogan, yang hingga kini masih menjadi persoalan utama yang berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan. Menurut Huntal, beberapa penyebab tingginya angka ATS meliputi hambatan ekonomi, sosial, hingga budaya seperti pernikahan dini. Ia merekomendasikan penguatan perencanaan kebijakan melalui RAD ATS, sistem data dan monitoring yang terintegrasi, intervensi sosial-ekonomi untuk keluarga ATS, perluasan akses pendidikan nonformal, hingga pengembangan kurikulum adaptif dan peningkatan kapasitas tata kelola pendidikan. Ia menekankan bahwa upaya penanganan ATS harus melibatkan dua tim penggerak utama: di tingkat daerah dan desa/kelurahan, serta mengedepankan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Diseminasi ini menandai pentingnya penggunaan hasil-hasil kajian sebagai landasan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, turut mengikuti kegiatan ini bersama perangkat daerah, media, organisasi masyarakat, serta akademisi. Bupati menutup sambutannya dengan ajakan reflektif, “Kini saatnya kita manfaatkan hasil kajian ini sebagai rujukan dalam menentukan arah pembangunan strategis ke depan. Menuju Grobogan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan, dengan semangat Mbangun Deso Noto Kutho.” (jsa)
Kabag PBJ Soroti Kepatuhan ASN terhadap Regulasi dan Peningkatan Kompetensi dalam Apel Pagi Pemkab Grobogan

Purwodadi— Pelaksanaan apel pagi rutin di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda), Bappeda, BPPKAD, dan Satpol PP Kabupaten Grobogan, Senin (28/4/2025), bukan hanya sebagai kegiatan pembuka pekan, tetapi juga sebagai momen penting untuk menegaskan kembali komitmen terhadap disiplin dan kepatuhan aparatur sipil negara (ASN) pada pedoman yang mengatur perilaku ASN. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Setda Grobogan, Muhlisin, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa apel rutin ini merupakan bentuk implementasi dari Kode Etik dan Kode Perilaku ASN. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak, bersikap, dan berkomunikasi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Implementasi ini bukan hanya sebatas formalitas, melainkan sebuah komitmen bagi setiap ASN untuk menjaga profesionalisme dan integritas dalam setiap aspek tugas mereka. Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, menekankan pentingnya nilai integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam setiap aspek pekerjaan pemerintahan. Melalui kode etik ini, diharapkan setiap ASN tidak hanya menjaga sikap dan perilaku selama menjalankan tugas, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga reputasi institusi pemerintahan dengan senantiasa berpedoman pada hukum dan etika yang berlaku. Muhlisin menegaskan bahwa apel pagi bukan sekadar rutinitas, melainkan kesempatan untuk meneguhkan kembali komitmen ASN dalam mematuhi standar etika dan profesionalisme yang diamanahkan. ASN sebagai abdi negara dituntut untuk terus memperkuat integritas dan komitmen terhadap tugas yang diemban, dengan kode etik yang menjadi panduan utama dalam memastikan pelayanan publik yang berkualitas. Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut, Muhlisin juga menyampaikan isu terkini mengenai pengadaan barang/jasa, khususnya kebijakan resiprokal tarif. Meskipun topik ini mendapat perhatian luas, terutama terkait kemungkinan impor, Pemkab Grobogan tetap berpegang pada regulasi yang ada. Saat ini, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa tetap menjadi acuan utama. Selama belum ada perubahan regulasi yang jelas, Pemkab Grobogan akan terus mengikuti instruksi tersebut demi mendukung penguatan ekonomi lokal serta kualitas produk dalam negeri. Di samping itu, Muhlisin juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi ASN. Peningkatan kompetensi bukan hanya terkait pemenuhan angka minimal jam pelatihan, tetapi juga harus berfokus pada peningkatan kualitas kerja yang signifikan. ASN diharapkan tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap kemajuan daerah, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Peningkatan kompetensi ASN harus selalu berorientasi pada hasil nyata yang memberikan dampak positif, terutama dalam pelayanan publik dan pencapaian pembangunan. Pemkab Grobogan berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas ASN agar lebih responsif terhadap tantangan zaman, perubahan regulasi, dan lebih berfokus pada pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Dengan pemenuhan regulasi yang tepat, peningkatan kompetensi ASN, dan penguatan integritas dalam setiap aspek pengadaan barang/jasa, Pemkab Grobogan berharap dapat mewujudkan pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. (jsa)
Pengumuman Lelang Kendaraan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Syarat dan ketentuan berlaku, lebih lengkap silahkan KLIK DISINI
Dorong Kemandirian Ekonomi Desa, Sekda Grobogan Fasilitasi Sosialisasi Pembentukan Koperasi Merah Putih

Purwodadi—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan terus mendorong penguatan ekonomi berbasis desa melalui fasilitasi percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program nasional yang akan diluncurkan secara serentak pada 12 Juli 2025 ini merupakan inisiatif pemerintah pusat sebagai strategi memperluas akses ekonomi masyarakat desa dan memperkuat ketahanan sosial dari tingkat lokal. Sebagai bagian dari upaya koordinatif di tingkat daerah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, S.Sos., M.Si., memimpin rapat koordinasi sekaligus sosialisasi program tersebut pada Kamis (24/4/2025) di MPP Srikandi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Grobogan dan melibatkan lintas sektor, antara lain Plt. Kepala DPMPTSP yang juga Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, Dinas Pertanian, Dispemardes, para camat, serta kepala desa dan lurah. Sekda Anang Armunanto menjelaskan bahwa koperasi ini dirancang sebagai lembaga ekonomi serba usaha yang beranggotakan masyarakat desa, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian lokal. Pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari kebijakan nasional yang ditetapkan melalui arahan Presiden dalam rapat terbatas di Istana Negara, 3 Maret 2025 lalu, dengan target terbentuknya 80.000 koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sekda Anang Armunanto menekankan bahwa meskipun program ini memiliki dasar hukum yang kuat melalui berbagai regulasi, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan dan peran aktif pemerintah desa serta perangkat daerah. Dalam hal ini, Pemkab Grobogan berperan sebagai pengarah, pengoordinasi, dan fasilitator yang memastikan dukungan lintas sektor berjalan dengan optimal. “Kepala desa tugasnya menginventarisasi potensi desa, termasuk keberadaan koperasi yang ada untuk disesuaikan. Kepada camat, saya minta agar turut menyampaikan dan mengawal proses ini bersama para kepala desa dan lurah di wilayah masing-masing,” ujar Sekda. Tahapan pembentukan koperasi telah disusun sejak Maret hingga Juni 2025. Setelah masa sosialisasi, setiap desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang menjadi forum utama untuk merumuskan pendirian koperasi, menyusun anggaran dasar, serta memilih pengurus dan pengawas koperasi. Dalam forum ini juga ditetapkan tujuh unit usaha pokok yang wajib dibentuk, yaitu kantor koperasi, klinik desa, apotek atau gerai obat murah, kios sembako, unit simpan pinjam, pergudangan atau cold storage, dan sistem logistik. Selanjutnya, hasil Musdesus akan ditindaklanjuti dengan rapat pendirian koperasi yang dituangkan dalam akta notaris dan diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan badan hukum. Pemkab Grobogan siap mendukung seluruh proses ini dengan fasilitasi teknis dan koordinasi lintas instansi. Melalui kolaborasi lintas sektor dan kepemimpinan desa yang proaktif, Sekda berharap Koperasi Merah Putih tak sekadar menjadi program simbolis, melainkan benar-benar tumbuh sebagai tulang punggung ekonomi rakyat di tingkat desa. (jsa)