Pemkab Grobogan Perkuat Tata Kelola Pengadaan Melalui Penandatanganan Kontrak Payung Tahun Anggaran 2026
Purwodadi— Grobogan terus memperbaiki cara kerja pemerintahannya, salah satunya melalui pengelolaan belanja yang lebih tertib dan terukur. Upaya itu tampak dalam Penandatanganan Kontrak Payung Paket Pekerjaan Penyediaan Makan Minum dan ATK (kertas HVS) Tahun Anggaran 2026 yang digelar di UPTD BLK Kabupaten Grobogan, Kamis (11/12/2025). Sekda Anang Armunanto hadir memberikan arahan. Dengan kontrak payung, instansi tidak perlu melakukan proses tender berkali-kali. Cukup sekali pengadaan, dan pembelian barang/jasa bisa dilakukan sesuai kebutuhan selama periode kontrak. Dalam sambutannya, Sekda menekankan bahwa kontrak payung merupakan instrumen penting untuk membangun tata kelola pengadaan yang lebih transparan dan efisien. “Pelaksanaan kontrak payung ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk menghadirkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya. Pelaksanaan kontrak ini juga mengacu pada seluruh regulasi yang berlaku, mulai dari Perpres 16/2018 beserta perubahannya terakhir dengan Perpres 46/2025, hingga ketentuan LKPP terkait pengadaan melalui penyedia dan marketplace pemerintah. Salah satu tahapan yang menjadi perhatian dalam proses ini adalah konsolidasi harga melalui pengumuman, klarifikasi, negosiasi, serta perbandingan penawaran. Menurut Sekda, konsolidasi tersebut memastikan harga yang seragam, stabil, dan kompetitif di seluruh perangkat daerah sehingga meminimalkan potensi pemborosan anggaran. Dari proses verifikasi, 77 penyedia ditetapkan dan menandatangani kontrak, terdiri dari 54 penyedia makan-minum dan 23 penyedia ATK. Harga kesepakatan berlaku sepanjang tahun anggaran 2026. Rinciannya, di antaranya kertas HVS A4 70 gsm seharga Rp51.615 dan paket box makan dengan harga Rp35.000 sampai Rp37.000. Kebutuhan tahun 2026 juga telah dipetakan, mulai dari 176.151 dus makan dan 208.075 dus snack, hingga 9.356 rim kertas HVS A4 70 gsm dan 10.854 rim HVS F4 70 gsm. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Muhlisin, menjelaskan bahwa kontrak payung tidak hanya memberi kepastian ketersediaan barang, tetapi juga mempercepat pemenuhan kebutuhan melalui mekanisme call off order. “Melalui kontrak payung ini diharapkan kualitas layanan tetap terjaga, distribusi tepat waktu, dan penyedia dapat memenuhi komitmen sesuai kontrak,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa langkah ini memberi ruang lebih besar bagi pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi. Secara kelembagaan, Pemkab Grobogan berharap seluruh penyedia menjaga mutu layanan dan integritas, sementara perangkat daerah memanfaatkan kontrak payung secara tertib dan sesuai kebutuhan riil. Pelaksanaan yang konsisten akan mendukung belanja daerah yang lebih efisien, terukur, dan akuntabel. Kontrak payung ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi tata kelola pengadaan di Kabupaten Grobogan. Dengan proses yang rapi, data kebutuhan yang jelas, dan kerja bersama antara pemerintah daerah dan penyedia, layanan publik diharapkan dapat berjalan lebih presisi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (jsa)
Peran Perempuan di Garda Terdepan: DWP Grobogan Teguhkan Komitmen Pendidikan dan Ketangguhan Keluarga
Purwodadi— Peringatan HUT ke-26 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Grobogan berlangsung hangat di Pendapa Kabupaten, Kamis (11/12/2025). Dalam suasana yang akrab dan penuh kebersamaan, Sekda Grobogan Anang Armunanto mengingatkan bahwa perayaan ini bukan semata rangkaian tahunan, melainkan kesempatan untuk kembali menata arah dan memperkuat kontribusi perempuan dalam pembangunan daerah. “Peringatan HUT Dharma Wanita Persatuan bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen organisasi dalam memberdayakan perempuan, meningkatkan kualitas keluarga, serta mendukung tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan,” ujar Sekda. Tema tahun ini, “Peran Strategis Dharma Wanita Persatuan dalam Pendidikan Anak Bangsa untuk Indonesia Emas 2045,” mengandung pesan mendalam tentang pentingnya pendidikan sebagai fondasi masa depan bangsa. Sekda menekankan bahwa pendidikan tidak hanya menyangkut aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai moral. Dalam konteks ini, keluarga menjadi ruang pertama tempat nilai-nilai itu tumbuh. Melalui DWP, para ibu—khususnya istri ASN—memegang peran strategis sebagai pendidik awal dan penjaga kualitas tumbuh kembang anak. Dalam sambutannya, Sekda juga menyoroti dinamika pembangunan daerah yang menuntut partisipasi aktif perempuan. Ia menegaskan bahwa DWP dapat mengambil peran penting dalam mendukung sejumlah agenda prioritas Pemkab Grobogan, mulai dari pembiasaan pengelolaan sampah rumah tangga untuk mencegah banjir, kepedulian sosial bagi anak kurang mampu, dorongan terhadap UMKM, hingga membantu mengidentifikasi kemiskinan ekstrem sebelum persoalan tersebut mencuat di ruang publik. Pada isu stunting, Sekda mengajak DWP memperkuat kolaborasi lintas sektor, dimulai sejak fase remaja. Sementara terkait Anak Tidak Sekolah (ATS), ia mendorong DWP menemukan bentuk kontribusi yang paling relevan untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Komitmen ini diwujudkan langsung dalam acara, di mana DWP memberikan bantuan pendidikan untuk anak sekolah SD. Nuansa reflektif terasa semakin kuat ketika Ketua DWP Grobogan, Nina Anang Armunanto, menyampaikan pesan kepada anggota. “Apa yang kita tanam di keluarga dan organisasi adalah yang akan kita tuai di masa depan. Fondasi Indonesia masa depan adalah keluarga yang anggota DWP bina,” tuturnya. Ia menegaskan bahwa peran sebagai istri, ibu, dan anggota organisasi bukanlah peran kecil. “Melalui perempuan karakter bangsa ditempa. Rumah harmoni akan mencetak anak yang berintegritas, dan ibu yang cerdas merupakan dasar menyiapkan generasi Indonesia yang mengglobal.” Nina menutup dengan ajakan penuh makna: anggota DWP tidak hanya belajar mendampingi, tetapi memberi arti; tidak hanya hadir, tetapi mengambil peran. Peringatan HUT kali ini juga menghadirkan aksi solidaritas. Total Rp5.500.000 berhasil dihimpun dan akan disalurkan untuk warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu, bantuan pendidikan untuk anak SD dari keluarga PNS golongan I dan THL turut diserahkan, serta digelar bazar UMKM yang menampilkan ragam produk lokal. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, DWP Grobogan menunjukkan bahwa kekuatan perempuan tak hanya hadir dari perannya di ruang keluarga, tetapi juga dari kontribusinya di ruang sosial dan pelayanan publik. Dari lingkup domestik hingga ruang bersama, peran perempuan merupakan kunci kesinambungan yang menjaga ketahanan keluarga dan mendukung pembangunan berkelanjutan. (jsa)