RAKOR PENANGANAN BANJIR, KOLABORASI LINTAS SEKTOR TINGKATKAN KETAHANAN WILAYAH TERHADAP BENCANA
Grobogan, 23 Januari 2025 – Rapat koordinasi penanganan banjir di Grobogan dan Demak dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M., Bupati Demak Eistianah, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Kepala BMKG Jawa Tengah Sukasno, dan Kepala BBWS Pemali Juana Fikri Abdurrachman.Dalam rapat tersebut, Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni menjelaskan bahwa banjir di wilayahnya dipicu oleh curah hujan yang tinggi, kiriman air dari hulu sungai Lusi, Serang, Glugu, Jajar, dan Tuntang, serta berkurangnya daya tampung sungai akibat sedimentasi. Selain itu, alih fungsi lahan dan kurang optimalnya infrastruktur pengendali banjir, seperti tanggul dan saluran drainase, turut memperburuk kondisi. Bupati Sri Sumarni mengusulkan beberapa langkah strategis untuk penanganan banjir, di antaranya penguatan tanggul di Tinanding dan Papanrejo, pengerukan sedimentasi sungai, pembangunan waduk di hulu sungai, serta penghijauan kawasan Kendeng Utara dan Selatan. Beliau juga menyampaikan kebutuhan mendesak, seperti kendaraan operasional untuk evakuasi dan distribusi logistik.Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan dukungan penuh terhadap usulan tersebut. BNPB siap mengadakan kendaraan operasional untuk mempercepat penanganan di lapangan. Sebagai langkah antisipasi, operasi modifikasi cuaca dilaksanakan mulai 23 hingga 25 Januari 2025 guna mengurangi intensitas curah hujan. Sementara itu, Kepala BBWS Pemali Juana Fikri Abdurrachman melaporkan bahwa tanggul sementara di Tinanding dan Papanrejo sedang dikerjakan. Namun, solusi permanen seperti pengerukan sedimentasi dan penguatan tanggul memerlukan anggaran besar serta koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat. Kepala BMKG Jawa Tengah Sukasno menambahkan bahwa puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada akhir Januari hingga Februari, dengan potensi hujan lebat pada 28-29 Januari. Informasi ini diharapkan dapat membantu langkah antisipasi yang lebih baik. Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pihak dalam penanganan banjir. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam melindungi masyarakat dan meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana. Langkah bersama yang telah disepakati dalam rapat ini diharapkan dapat memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat di Grobogan dan Demak, serta menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak bencana banjir di masa mendatang.
RAKOR PENANGANAN BANJIR, KOLABORASI LINTAS SEKTOR TINGKATKAN KETAHANAN WILAYAH TERHADAP BENCANA
Grobogan, 23 Januari 2025 – Rapat koordinasi penanganan banjir di Grobogan dan Demak dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M., Bupati Demak Eistianah, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Kepala BMKG Jawa Tengah Sukasno, dan Kepala BBWS Pemali Juana Fikri Abdurrachman.Dalam rapat tersebut, Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni menjelaskan bahwa banjir di wilayahnya dipicu oleh curah hujan yang tinggi, kiriman air dari hulu sungai Lusi, Serang, Glugu, Jajar, dan Tuntang, serta berkurangnya daya tampung sungai akibat sedimentasi. Selain itu, alih fungsi lahan dan kurang optimalnya infrastruktur pengendali banjir, seperti tanggul dan saluran drainase, turut memperburuk kondisi. Bupati Sri Sumarni mengusulkan beberapa langkah strategis untuk penanganan banjir, di antaranya penguatan tanggul di Tinanding dan Papanrejo, pengerukan sedimentasi sungai, pembangunan waduk di hulu sungai, serta penghijauan kawasan Kendeng Utara dan Selatan. Beliau juga menyampaikan kebutuhan mendesak, seperti kendaraan operasional untuk evakuasi dan distribusi logistik.Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan dukungan penuh terhadap usulan tersebut. BNPB siap mengadakan kendaraan operasional untuk mempercepat penanganan di lapangan. Sebagai langkah antisipasi, operasi modifikasi cuaca dilaksanakan mulai 23 hingga 25 Januari 2025 guna mengurangi intensitas curah hujan. Sementara itu, Kepala BBWS Pemali Juana Fikri Abdurrachman melaporkan bahwa tanggul sementara di Tinanding dan Papanrejo sedang dikerjakan. Namun, solusi permanen seperti pengerukan sedimentasi dan penguatan tanggul memerlukan anggaran besar serta koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat. Kepala BMKG Jawa Tengah Sukasno menambahkan bahwa puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada akhir Januari hingga Februari, dengan potensi hujan lebat pada 28-29 Januari. Informasi ini diharapkan dapat membantu langkah antisipasi yang lebih baik. Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pihak dalam penanganan banjir. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam melindungi masyarakat dan meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana. Langkah bersama yang telah disepakati dalam rapat ini diharapkan dapat memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat di Grobogan dan Demak, serta menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak bencana banjir di masa mendatang.
SEKDA ANANG ARMUNANTO BUKA SOSIALISASI LHKPN BAGI KEPALA DESA DI PEMKAB GROBOGAN
Surakarta, 23 Januari 2025 – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, mewakili Bupati Sri Sumarni, membuka secara resmi acara Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi para Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Acara ini berlangsung selama dua hari, dari tanggal 23 hingga 24 Januari 2025, di Surakarta. Mengusung tema “Membangun Integritas Kepala Desa melalui Pelaporan LHKPN secara Tertib”, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para Kepala Desa terhadap kewajiban pelaporan harta kekayaan. Dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekda, Bupati Sri Sumarni menegaskan pentingnya pelaporan LHKPN sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. “Sesuai dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2023, seluruh Kepala Desa diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan mereka setiap tahun. Pelaporan ini merupakan instrumen penting dalam mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),” ujar Sekda Anang Armunanto.Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa LHKPN memiliki peran strategis dalam meningkatkan akuntabilitas dan memastikan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan melaporkan harta kekayaan secara benar dan tertib, para pejabat desa menunjukkan komitmen mereka terhadap transparansi dan profesionalisme dalam melayani masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga memberikan apresiasi kepada para Kepala Desa yang telah menyelesaikan pelaporan LHKPN Tahun 2023. “Semoga hal ini dapat menjadi motivasi untuk menyukseskan pelaporan LHKPN Tahun 2024,” tambahnya. Beliau juga menekankan pentingnya pelaporan yang cermat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sehingga menjadi lebih akuntabel dan transparan. Acara sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para Kepala Desa mengenai pentingnya pelaporan LHKPN. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi terciptanya pemerintahan desa yang transparan dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan berkomitmen untuk terus mendorong integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sekaligus memastikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.